Polisi Pastikan Lalu Lintas Jakarta Tetap Normal Saat Demo DPR

Liputan6.com, Jakarta - Arus lalu lintas di Jakarta dipastikan tetap melangkah normal menjelang rencana tindakan demonstrasi di area Gedung DPR/MPR, Kamis (27/8/2026). Rekayasa maupun pengalihan arus bakal dilakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Firman Darmansyah mengatakan, situasi Jakarta hingga malam ini tetap kondusif dan kondusif, termasuk kondisi lampau lintas secara umum.

“Untuk saat ini sampai besok Jakarta dalam kondisi kondusif dan kondusif, termasuk arus lampau lintas secara umum tetap melangkah normal,” kata Firman saat dihubungi, Rabu (26/8/2026) malam.

Menurutnya, kepolisian belum memberlakukan pengalihan arus secara menyeluruh. Pengaturan lampau lintas bakal disesuaikan dengan perkembangan situasi, terutama andaikan terjadi kepadatan akibat aktivitas massa di sekitar letak aksi.

“Pengaturan maupun pengalihan arus bakal dilakukan secara situasional sesuai perkembangan di lapangan,” ujarnya.

Firman juga mengimbau masyarakat nan beraktivitas maupun melintas di sekitar area DPR tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.

“Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta memastikan kebenaran info sebelum membagikannya,” katanya.

Polda Metro Jaya baru menerima pemberitahuan dari dua komponen masyarakat mengenai rencana tindakan demonstrasi nan bakal berpusat di area Gedung DPR/MPR besok. Polisi tetap menunggu pemberitahuan dari golongan lainnya nan berencana turun ke jalan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, dua komponen nan telah memberikan pemberitahuan ialah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan Aliansi Masyarakat Putih (AMP).

“Nah, ini juga kami kan juga kudu melihat, sampai dengan hari ini kita tetap menunggu surat pemberitahuan nan masuk,” kata Budi.

Berdasarkan pemberitahuan nan diterima sementara, polisi memperkirakan sekitar 500 orang bakal mengikuti tindakan dengan titik konsentrasi di area DPR/MPR.

Menurut Budi, pemberitahuan tindakan diperlukan agar kepolisian dapat memperhitungkan kekuatan personel dan menyiapkan pengamanan. Sebab, kepolisian tidak hanya mengamankan jalannya penyampaian aspirasi, tetapi juga memastikan aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan.

Pengamanan antara lain mencakup kelancaran lampau lintas dan transportasi publik hingga aktivitas sekolah, pusat perbelanjaan dan aktivitas perekonomian.

“Ini juga kita kudu memberikan rasa aman. Kita memandang sampai saat ini aktivitas kegiatan masyarakat tetap melangkah seperti biasanya. Sekolah tetap berjalan, sampai apalagi ada sekolah nan besok tetap tetap membuka tatap muka. Termasuk kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya,” ujarnya.

Budi menegaskan kepolisian memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, peserta tindakan diminta tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

“Kami mengimbau tidak merusak akomodasi umum, memperhatikan aktivitas masyarakat lainnya. Terus berpikirlah untuk kita menjaga Indonesia ini aman, damai, dan kondusif,” katanya.