PKS Ingin Kepala Daerah Tetap Didampingi Wakil, Gerindra Tak Buru-buru

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Fraksi PKS dan Gerindra melontarkan pendapat masing-masing mengenai kemunculan wacana pilkada digelar tanpa calon wakil kepala wilayah nan muncul di DPR sejak sepekan lalu.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyatakan pihaknya menolak usul pemilihan kepala wilayah (Pilkada) tanpa wakil untuk menekan pertikaian akibat porsi pembagian tugas mereka selama ini.

Mardani memuji pendapat pilkada tanpa wakil. Namun, dia menilai perselisihan antara kepala wilayah dan wakil umumnya lebih sering disebabkan kedewasaan politik.

"Bagus. Tapi akarnya di kedewasaan berpolitiik. Ada wakil malah bagus bisa berbagi tugas," kata Mardani saat dihubungi, Senin (10/8).

Menurut dia, tugas melayani masyarakat tak bisa dibebankan ke satu orang.

Selain itu, pihaknya menegaskan baik kepala wilayah maupun wakil kepala wilayah tak boleh berpikir jangka pendek hanya untuk selalu berebut kekuasaan setelah memegang pemerintahan.

Alih-alih menghapus calon wakil kepala daerah, Mardani mengatakan pihaknya justru mengusulkan agar periode pemisah pencalonan pilkada turun menjadi 6,5 hingga 8,5 persen.

Menurut dia, penurunan periode pemisah krusial untuk mencegah kawin paksa antarcalon.

"Dengan threshold nan cukup rendah 6,5-8,5 persen bisa maju satu parpol dan satu lagi tokoh masyarakat alias akademisi. Keduanya bisa bekerjasama. Kemarin lantaran patokan 20 persen jadi banyak kawin paksa," katanya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong mengaku pihaknya tak buru-buru soal wacana pilkada tanpa calon wakil kepala wilayah tersebut. Bahtra memastikan hingga saat ini belum ada pembahasan RUU Pilkada di DPR.

Dia bilang pihaknya saat ini tetap konsentrasi pada persiapan pembahasan RUU Pemilu.

"Belum ada pembahasan. Kami tetap konsen RUU Pemilu dulu," katanya.

Dalam rapat Komisi II DPR dengan Kementerian dalam Negeri pada Kamis (30/8) pekan lalu, personil Fraksi PKB, Muhammad Khozin menyoroti keberadaan wakil kepala wilayah nan selama ini kerap hanya menjadi vote getter.

Namun, dalam tugas pemerintahan, wakil kepala wilayah nyaris tak mempunyai tugas dan kewenangan. Bahkan, tak jarang terjadi ketegangan di antara kedua pihak.

"Kita pilih saja kepala wilayah tanpa wakil. Wakil kepala wilayah cukup ditunjuk oleh kepala daerah. Ini biar tidak menjadi vote getter saja, iba wakil kepala wilayah saat ini," ujar Khozin.

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]