BPS Soroti Lonjakan Harga Daging Ayam Ras dan Daging Sapi di Sejumlah Daerah

Kenaikan nilai daging ayam ras meluas di banyak daerah, sementara nilai daging sapi secara nasional tercatat sudah melampaui Harga Acuan Pembelian (HAP).

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa komoditas daging ayam ras dan daging sapi menjadi dua bahan pokok nan perlu diwaspadai di sejumlah wilayah nan mencatatkan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH).

BPS memaparkan bahwa nilai rata-rata nasional untuk daging ayam ras saat ini berada di nomor Rp 39.712 per kilogram.

Meski posisi nilai tersebut tetap berada sedikit di bawah periode HAP, laju peningkatannya tergolong sangat sigap dan kenaikan IPH-nya sudah meluas ke 188 kabupaten/kota.

Sejumlah wilayah apalagi mencatatkan lonjakan nilai nan tergolong ekstrem. Di Kabupaten Bangka Selatan, perubahan IPH daging ayam ras menembus nomor 34,58 persen, sedangkan di Kota Binjai lonjakannya mencapai 29,78 persen dengan nilai nan sudah berada 5 persen di atas HAP.

Lonjakan nilai daging ayam di wilayah umumnya dipicu oleh dinamika pasokan serta lonjakan permintaan pasar. Di Bangka Selatan, kenaikan nilai terjadi lantaran masyarakat beranjak mengkonsumsi ayam akibat cuaca jelek nan mengganggu aktivitas nelayan, sementara di Binjai dipicu oleh kembali beroperasinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pascalibur sekolah.

Selain pergerakan nilai ayam ras, BPS memberi catatan unik pada komoditas daging sapi. Pada minggu pertama Agustus 2026, rata-rata nilai daging sapi secara nasional tercatat menyentuh nomor Rp 143.137 per kilogram, nomor nan sudah berada jauh di atas kisaran HAP.

Tekanan nilai daging sapi nan paling tinggi terpantau di beberapa wilayah seperti Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Melawi, di mana nilai jualnya melonjak hingga belasan hingga puluhan persen di atas HAP.

BPS menekankan agar pemerintah wilayah mengenai segera melakukan intervensi pasar guna meredam laju kenaikan nilai tersebut.

Secara keseluruhan BPS mencatat 161 kabupaten/kota mengalami penurunan IPH, dan 65 kabupaten/kota mengalami kenaikan.

Artinya, secara keseluruhan jumlah wilayah nan mengalami penurunan IPH tetap lebih banyak dibandingkan wilayah nan mengalami kenaikan.