PHRI Bongkar Masalah Pariwisata RI: Bukan Kekurangan Wisman, Tapi Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri pariwisata Indonesia dinilai tetap menghadapi persoalan pada pergerakan visitor domestik alias visitor nusantara (wisnus). Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyebut mahalnya biaya penerbangan, menjadi salah satu halangan utama masyarakat untuk berjalan ke beragam wilayah di Indonesia.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan, persoalan nan saat ini lebih mendesak bagi industri pariwisata bukan hanya gimana mendatangkan visitor mancanegara (wisman), tetapi juga mendorong pergerakan visitor domestik.

Menurut dia, sejumlah program pemerintah memang diarahkan untuk meningkatkan kunjungan wisman. Namun, manfaatnya condong terkonsentrasi di destinasi tertentu, sementara daerah-daerah di luar destinasi utama tetap memerlukan dorongan dari pergerakan visitor domestik.

"Kalau kita selalu membikin program (untuk mendatangkan) wisman, pasti daerahnya sudah ketahuan, nan dibuat program itulah daerah-daerah super prioritas aja ya kan? Bali lagi, Bali lagi gitu loh. Sementara nan tertekan itu kan di luar Bali," kata Maulana kepada CNBC Indonesia, Selasa (18/8/2026).

Ia menilai Bali mempunyai kelebihan tersendiri lantaran airport di Pulau Dewata berfaedah sebagai hub penerbangan internasional maupun domestik. Kondisi tersebut membikin Bali relatif lebih mudah mendapatkan limpahan visitor dari beragam negara dan daerah.

"Kalau Bali sebenarnya secara rata-rata okupansinya kan tetap tumbuh, jika compare to last year tetap tumbuh sekitar nyaris 1% lah kira-kira tumbuh okupansinya," sebutnya.

Menurut Maulana, kondisi berbeda dialami wilayah lain nan tidak mempunyai konektivitas penerbangan sekuat Bali. Wilayah di ujung barat dan timur Indonesia memerlukan pergerakan visitor dari Pulau Jawa, nan merupakan salah satu sumber utama visitor domestik.

Karena itu, PHRI berambisi pemerintah tidak hanya memberikan stimulus untuk menarik wisman, tetapi juga mendorong pergerakan wisnus dari Pulau Jawa ke beragam wilayah di Indonesia.

"Pergerakan wisnus, justru kita berambisi peningkatan wisnus itu melalui gimana adanya insentif dari sektor penerbangan," tutur dia.

Dorongan terhadap pergerakan wisnus tersebut menjadi semakin krusial di tengah tingginya nilai tiket pesawat domestik. PHRI berambisi kebijakan insentif penerbangan dapat diarahkan untuk membuka akses masyarakat menuju wilayah nan selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas.

Maulana secara unik menyebut wilayah Maluku, Papua, Ambon, Sulawesi, hingga Kalimantan sebagai wilayah nan memerlukan dorongan pergerakan visitor domestik dari Pulau Jawa.

"Justru nan kita harapkan penerbangan nan bisa mencapai ke ujung Sumatra dan ke ujung timur situ, ke wilayah Maluku, Papua, Ambon ya kan? Atau ke Sulawesi, nan ke Kalimantan, nan justru sangat diharapkan sumber pergerakan dari Pulau Jawa," ujarnya.

Menurut dia, penyebaran visitor domestik krusial lantaran aktivitas pariwisata tidak hanya menguntungkan hotel dan restoran, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat di wilayah tujuan.

"Sumber visitor domestik terbesar itu kan justru nan kudu disebarkan ke beragam wilayah di Indonesia, guna menghidupkan aktivitas ekonomi di beragam daerah. Itu nan paling krusial sih sebenarnya bagi kita," kata Maulana.

Karena itu, rencana pemerintah memberikan insentif tiket pesawat pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) dinilai positif oleh PHRI. Namun, Maulana berambisi pemerintah tidak menerapkan kebijakan secara merata tanpa memandang wilayah nan paling memerlukan tambahan pergerakan.

"Iya pasti positif lah kita berambisi itu, tapi kita berambisi sebenarnya nilai tiket itu pemerintah juga perlu memetakan di mana nan mereka memang betul-betul berambisi ada maksimal ya untuk mendapatkan insentif tersebut," terang dia.

Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya memastikan bakal kembali memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk tiket pesawat rute domestik kelas ekonomi selama periode Nataru. Kebijakan ini ditujukan untuk membikin biaya perjalanan masyarakat lebih terjangkau sekaligus mendorong mobilitas.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pada periode libur sekolah, PPN DTP 100% untuk tiket pesawat kelas ekonomi diberikan pada 24 Juni-5 Juli 2026. Program tersebut mendapat alokasi anggaran Rp472,5 miliar dengan sasaran 2,3 juta penumpang.

Sementara untuk periode Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran lebih besar, ialah Rp722 miliar, dengan sasaran 3,7 juta penumpang nan mendapatkan faedah subsidi PPN DTP 100%.

Selain tiket pesawat, pemerintah juga memberikan stimulus untuk moda transportasi lainnya. Diskon tarif kereta api dan kapal Pelni diberikan hingga 30%, sementara jasa kepelabuhanan ASDP juga digratiskan pada periode tertentu.

Untuk Nataru, potongan nilai 30% tiket kereta api bertindak pada 22 Desember 2026-4 Januari 2027. Diskon tarif dasar kapal Pelni diberikan pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027, sedangkan cuma-cuma jasa kepelabuhanan ASDP bertindak pada 22 Desember 2026-10 Januari 2027.

Total anggaran nan disiapkan pemerintah untuk beragam insentif transportasi pada dua momentum, ialah libur sekolah dan Nataru, mencapai Rp1,54 triliun.

Bagaimana Dampaknya ke Industri Hotel dan Restoran?

Bagi PHRI, insentif tersebut berpotensi memberikan pengaruh berantai terhadap industri pariwisata lantaran semakin murah biaya perjalanan, semakin besar pula kesempatan masyarakat melakukan perjalanan ke luar daerah.

Maulana mengatakan, pengalaman pemberian insentif pada periode sebelumnya menunjukkan adanya akibat terhadap okupansi hotel secara nasional. Saat insentif diberikan pada momentum Lebaran dan libur sekolah, okupansi hotel disebut dapat meningkat nyaris 2%.

"Nah itu tentu kita berambisi jika bisa di Nataru itu justru bisa meningkatkan lebih daripada itu, lantaran kan di sini kita melihatnya Nataru itu salah satu nan punya kontribusi libur setelah libur Lebaran," kata Maulana.

PHRI apalagi berambisi kebijakan tersebut bisa mendorong okupansi hotel nasional hingga sekitar 5% pada periode Nataru. Menurut Maulana, peningkatan tersebut bakal memberikan akibat lebih luas, lantaran visitor domestik mempunyai kontribusi besar terhadap perputaran duit di daerah.

"Kalau pemerintah (memberikan stimulus) dengan insentif, nan menariknya bisa menggerakkan mungkin bisa lebih di atas 2%, mungkin sekitar 5% ini bakal menjadi menarik. Jadi bagi peredaran uangnya kelak di beragam daerah, terkhususnya kepada peredaran duit ke masyarakat," pungkasnya.

(dce) [Gambas:Video CNBC]