Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap Hingga Akhir 2026

Sejumlah penduduk mengantre untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU di Paku Jaya, Tangerang Selatan.(Dok. MI/Agung Wibowo)

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk menjalankan kebijakan Pemerintah mengenai nilai Bahan Bakar Minyak (BBM). Perusahaan memastikan bahwa harga BBM subsidi tidak bakal mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026, sesuai dengan pengarahan nan telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Kepastian ini tetap dipegang teguh meskipun saat ini kondisi parameter pembentuk nilai BBM, seperti nilai minyak mentah bumi dan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS, tengah mengalami perubahan nan dinamis.

Langkah Pemerintah untuk tidak meningkatkan nilai BBM subsidi hingga akhir 2026 merupakan bagian dari strategi nasional dalam menjaga stabilitas nilai energi. Kebijakan ini diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian dinamika daya global.

Sementara itu, untuk kategori BBM Jenis BBM Umum (JBU) alias BBM nonsubsidi, Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa penyesuaian nilai tetap merujuk pada formula nan telah ditetapkan oleh Pemerintah. Penetapan nilai JBU dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan ketentuan dan izin nan berlaku.

VP Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyatakan bahwa pihaknya alim sepenuhnya pada pengarahan regulator dalam menentukan nilai jual di SPBU.

“Pertamina Patra Niaga mengikuti kebijakan Pemerintah dalam penetapan nilai BBM. Meskipun terdapat perubahan pada sejumlah parameter pembentuk harga, seperti nilai minyak bumi dan nilai tukar, untuk BBM subsidi sesuai pengarahan Pemerintah tidak ada kenaikan nilai hingga akhir 2026. Sementara untuk JBU, nilai mengikuti formula nan telah ditetapkan Pemerintah,” ujar Kitty dalam siaran pers nan diterima pada Sabtu (12/9).

Selain memastikan stabilitas nilai sesuai kebijakan, Pertamina Patra Niaga juga berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran penyaluran BBM ke seluruh pelosok negeri. Hal ini dilakukan guna memastikan kebutuhan daya masyarakat tetap terpenuhi dengan baik dan tepat sasaran. (H-3)