Rapimnas FKPPI, Bamsoet Dorong Haluan Perjuangan Jangka Panjang

Jakarta -

Wakil Ketua Umum sekaligus Kepala Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Perjuangan (GBHP) FKPPI. Menurutnya, GBHP diperlukan sebagai pedoman jangka panjang agar arah organisasi tetap berkesinambungan lintas kepengurusan.

"FKPPI kudu mempunyai hadapan perjuangan nan bisa menjaga kesinambungan organisasi lintas kepengurusan. Kita tidak boleh setiap pergantian kepemimpinan kembali mencari arah dari awal. GBHP kudu menjadi kompas nan memastikan siapa pun nan memimpin FKPPI tetap bergerak dalam satu visi besar, dengan program nan terukur dan relevan terhadap kebutuhan bangsa," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/9/2026).

Hal ini disampaikannya saat menghadiri Pembukaan Rapimnas Keluarga Besar FKPPI di Bidakara Jakarta, Jumat (11/9). Dalam aktivitas tersebut turut datang Ketum FKPPI Pontjo Sutowo, Sekjen FKPPI Anna R Legawati, Ketua SC penyelenggata Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, Brigjen TNI Boemi Ario Bimo dan Laksma TNI Cholik Kurniawa.

Bamsoet menuturkan keberadaan GBHP semakin krusial lantaran Indonesia menghadapi perubahan tantangan nan sangat cepat. Ancaman ketahanan nasional sekarang merambah ke polarisasi sosial, ketimpangan ekonomi, hingga persaingan geopolitik global.

Kondisi tersebut mendorong FKPPI memperkuat diri melalui penyesuaian lingkungan strategis nasional maupun global. Organisasi ini berkeinginan mentransformasi diri menjadi wadah nan modern, adaptif, profesional, serta mandiri.

"Jangan sampai FKPPI kuat dalam jumlah anggota, tetapi arah geraknya berubah-ubah mengikuti siapa nan sedang memimpin. Organisasi besar kudu mempunyai garis perjuangan nan lebih permanen. Program boleh berubah menyesuaikan kebutuhan zaman, tetapi nilai, visi, dan tujuan perjuangannya kudu mempunyai injakan nan kokoh. Di sinilah GBHP menjadi penting, lantaran dia menjadi benang merah nan menghubungkan sejarah FKPPI dengan masa depan Indonesia," tutur Bamsoet.

Bamsoet memaparkan GBHP FKPPI kudu menjadi rujukan utama dalam penyusunan program kerja jangka panjang hingga 10 alias 20 tahun ke depan. Arah besar dari pedoman ini nantinya diterjemahkan ke dalam program konkret pada setiap tingkatan organisasi.

Struktur nan menjangkau hingga tingkat desa bakal difokuskan untuk mewujudkan kerja nyata di daerah. Penguatan struktur ini diimbangi penerapan sistem manajemen modern demi menunjang efektivitas komunikasi vertikal dan horizontal.

"GBHP kudu menjadi dasar penyusunan program jangka panjang, kemudian diturunkan menjadi program tahunan nan jelas targetnya. Setiap kepengurusan kudu bisa menjawab tiga pertanyaan sederhana: apa nan dikerjakan, untuk siapa manfaatnya, dan apa hasil nan bisa diukur. Dengan begitu, keberhasilan FKPPI tidak hanya dinilai dari banyaknya kegiatan, tetapi juga dari kontribusi nyata kader bagi masyarakat dan negara," jelas Bamsoet.

Bamsoet juga menambahkan, GBHP perlu menjadi instrumen untuk memperkuat karakter FKPPI sebagai organisasi bela negara dan kader kebangsaan. FKPPI kudu menjadi kekuatan masyarakat sipil kebangsaan dengan peran strategis sebagai perekat persatuan, pencetak kader pimpinan, akselerator kesejahteraan rakyat, pendukung ketahanan nasional, pemasok modernisasi dan kedaulatan digital serta mitra kritis pemerintah.

"FKPPI kudu bisa menjawab kebutuhan generasi sekarang. Bela negara hari ini mempunyai makna nan jauh lebih luas. Anak muda kudu bisa memihak negara melalui prestasi, kewirausahaan, penguasaan teknologi, ketahanan pangan, kepedulian sosial, menjaga persatuan, melawan disinformasi, dan ikut menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, GBHP kudu membikin FKPPI semakin relevan bagi generasi milenial dan Gen-Z nan menjadi bagian besar dari kekuatan kadernya," pungkas Bamsoet.

(akn/ega)