Pernyataan Presiden Harus Diikuti Kebijakan Nyata demi Bangkitkan Industri Perkapalan Nasional

Presiden Prabowo Subianto.(Antara)

INSTITUSI Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo Subianto nan menyoroti tetap tingginya ketergantungan Indonesia terhadap kapal asing, di mana sekitar 95% pengiriman peralatan ekspor dan impor nasional tetap menggunakan kapal berbendera asing. 

Pernyataan tersebut merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah menyadari pentingnya membangun kemandirian sektor maritim nasional.

Ketua Umum Iperindo, Anita Puji Utami mengatakan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sudah saatnya tidak hanya menjadi penghasil komoditas dan pasar logistik internasional, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam jasa pikulan laut serta industri perkapalan. 

Selama armada nasional belum bisa mengambil porsi nan lebih besar dalam perdagangan internasional, potensi devisa dari jasa pikulan laut bakal terus mengalir ke perusahaan- perusahaan asing.

"Yang dibutuhkan saat ini bukan hanya penambahan jumlah kapal, tetapi membangun seluruh ekosistem industri perkapalan nasional, mulai dari galangan kapal, industri komponen, baja, permesinan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia maritim. Dengan demikian, Indonesia mempunyai keahlian membangun, merawat, dan mengoperasikan armadanya sendiri," ujar Anita dikutip dari siaran pers nan diterima, Kamis (30/7).

Menurutnya, industri galangan kapal nasional sesungguhnya mempunyai kapabilitas nan sangat memadai untuk mendukung peningkatan armada nasional. 

Saat ini, galangan kapal di Indonesia mempunyai keahlian membangun hingga sekitar 1.200 unit kapal baru setiap tahun, dengan support akomodasi reparasi nan mencapai 36.000 dock space. 

Kapasitas tersebut menjadi modal besar untuk memenuhi kebutuhan kapal nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembangunan kapal di luar negeri. Selain itu, industri penunjang perkapalan nasional juga terus berkembang.

Berbagai kebutuhan pembangunan kapal seperti pelat baja, pipa, kabel, cat, mesin diesel, genset, crane, pompa, main switch board, steering gear, winch, hingga beragam komponen kapal seperti pintu, jendela, railing, tangga, perlengkapan dek, dan furnitur kapal sekarang telah bisa diproduksi oleh industri dalam negeri. 

Meski demikian, kata Anita, momentum tersebut kudu diikuti dengan kebijakan nan betul-betul berpihak kepada industri nasional. Selama ini, industri galangan kapal tetap menghadapi beragam tantangan, mulai dari keterbatasan akses pembiayaan, biaya  operasional nan tinggi akibat beragam pungutan pajak, minimnya insentif fiskal, hingga persaingan nan tidak seimbang dengan galangan kapal luar negeri nan memperoleh beragam support dari pemerintah negara masing-masing.

Oleh lantaran itu, Iperindo mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada pemerintah. Pertama, memberikan prioritas pembangunan seluruh kapal milik pemerintah, BUMN, dan proyek-proyek strategis nasional kepada galangan kapal dalam negeri sepanjang kapabilitas nasional tersedia. 

Kedua, membentuk skema pembiayaan unik industri perkapalan melalui angsuran berbunga rendah, penjaminan pemerintah, maupun pembiayaan jangka panjang, termasuk memberikan insentif bagi perusahaan pelayaran nan membangun kapal di galangan dalam negeri agar perusahaan pelayaran lebih terdorong memesan kapal baru di galangan nasional. 

Ketiga, memberikan insentif fiskal berupa pembebasan alias pengurangan bea masuk bahan baku, insentif perpajakan dengan pembebasan PPN dan PPH menjadi PPH Final dan kemudahan impor komponen kapal nan belum tersedia di Indonesia.

Selain itu, dibutuhkan skema pembiayaan berbunga rendah dengan tenor panjang guna mendukung modernisasi galangan dan meningkatkan daya saing.

Keempat, memperkuat penerapan asas cabotage serta meningkatkan porsi armada berbendera Indonesia dalam pengangkutan komoditas strategis dan ekspor-impor secara bertahap. 

Kelima, menyusun peta jalan (roadmap) pembangunan industri perkapalan nasional nan terintegrasi dengan industri baja, permesinan, elektronika kapal, industri komponen, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, serta lembaga riset sehingga tercipta ekosistem industri maritim nan kuat dan berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui, sesuai Rapat Terbatas di Komplek Istana Negara, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menyoroti kekuasaan kapal berbendera asing dalam aktivitas pengangkutan peralatan dari dan ke Indonesia.

Kepala Negara meminta disiapkan rencana pengembangan armada nasional agar pengiriman peralatan ke depan semakin banyak menggunakan kapal berbendera Indonesia.

"Sekarang dilihat oleh Bapak Presiden (Prabowo) pengiriman barang-barang itu 95 persen berbendera asing. Bagaimana agar ini ke depannya juga bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa," ujar Rosan, Senin (27/7).

Anita mengungkapkan bahwa setiap pembangunan kapal di galangan nasional bakal memberikan pengaruh berganda (multiplier effect) nan sangat besar bagi perekonomian Indonesia. 

Industri perkapalan merupakan industri padat karya, padat modal, dan padat teknologi nan bisa menggerakkan ratusan industri pendukung sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.

"Setiap kapal nan dibangun di galangan nasional bukan sekadar menghasilkan satu unit kapal, tetapi juga menghidupkan industri baja, mesin, kabel, cat, peralatan listrik, elektronika, jasa rekayasa, hingga ribuan tenaga kerja. Karena itu, keberpihakan kepada industri perkapalan sesungguhnya adalah investasi jangka panjang bagi kemandirian ekonomi dan kedaulatan maritim Indonesia," tegas Anita.

Iperindo optimistis pengarahan Presiden Prabowo dapat menjadi titik kembali kebangkitan industri perkapalan nasional andaikan diikuti dengan kebijakan nan konsisten, berkelanjutan, dan berpihak kepada keahlian industri dalam negeri. 

Dengan armada niaga nasional nan semakin kuat dan industri galangan kapal nan semakin kompetitif, Indonesia tidak hanya bisa mengurangi ketergantungan terhadap kapal asing, tetapi juga berkesempatan menjadi kekuatan maritim utama di area Asia Pasifik serta mewujudkan cita-cita sebagai poros maritim dunia.

"Kapal asing menguasai 95% pengangkutan peralatan Indonesia bukan lantaran industri nasional tidak mampu, tetapi lantaran belum adanya keberpihakan kebijakan nan cukup kuat. Saatnya negara memberi ruang bagi industri perkapalan nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri," pungkas Anita. (E-4)