Perlukah Indonesia Menarik Pasukan Perdamaian dari UNIFIL?

Ridwan al Makassary Dosen Departemen Ilmu Politik UIII (foto: dok pribadi)

Penulis: Ridwan al-Makassary - Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE)

INDONESIA berduka dengan gugurnya tiga prajurit TNI, sebagai kusuma bangsa, nan menjalankan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Praka Farizal Rhomadhon gugur berkalang tanah pada Ahad, 29 Maret 2026, setelah tembakan artileri tidak langsung menghantam posisi kontingen Indonesia di dekat Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan. Kemudian menyusul Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan nan gugur sehari kemudian akibat serangan di dekat Bani Haiyyan. Kematian tiga prajurit di medan tenteram adalah sebuah paradoks. Ia tidak gugur dalam perang nan dia pilih, namun, dalam perdamaian nan dia jaga dan bela. 

Sepanjang sejarah, Indonesia telah lama menjadi salah satu kontributor pasukan perdamaian PBB nan paling konsisten. Per Januari 2026, terdapat 756 personel TNI nan bekerja di bawah bendera UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon). Mereka datang di sana bukan dengan membawa misi penaklukan dan peperangan, namun dengan membawa mandat dunia, ialah menjaga stabilitas, melindungi penduduk sipil, dan mengawal perdamaian. Singkatanya, mereka adalah prajurit nan bebas-aktif, dalam makna nan sebenar-benarnya. Tidak memihak salah satu kubu nan bertikai, namun aktif memperjuangkan perdamaian.

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri Sugiono telah mengutuk keras serangan tersebut. Pemerintah Indonesia menyebutnya sebagai “serangan biadab nan tak bisa diterima”. Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan duka mendalam, memberikan penghormatan atas pengabdian dan pengorbanan para prajurit dalam menjalankan tugas negara. Kecaman juga datang dari Lebanon. Menteri Luar Negeri Lebanon Youssef Raggi menyampaikan belasungkawa dan mengutuk keras serangan tersebut, memuji pengorbanan kontingen Indonesia.

Dalam kondisi perang nan berkecamuk, antara Isreal-AS dan Iran, nan juga menyasar Lebanon, satu pertanyaan mendasar adalah apakah kita bakal terus mengirimkan pasukan ke area bentrok nan semakin membara, tanpa pertimbangan menyeluruh?

Penulis berpandangan bahwa ini bukan soal mundur dari tanggung jawab internasional. Ini  adalah soal menghargai nyawa anak bangsa nan dikorbankan untuk perdamaian. Lebih dari itu, ini adalah soal melindungi prajurit nan menjalankan tugas negara. Sebab apa artinya perdamaian bumi jika para penjaga perdamaian itu sendiri menjadi korban? Dan, apa artinya mandat PBB jika pelanggaran terhadap peacekeepers dibiarkan tanpa konsekuensi?

Kita kudu memastikan bahwa gugurnya mereka bukanlah akhir. Namun, gugurnya mereka kudu menjadi awal dari kesadaran baru bahwa perdamaian tidak boleh diperjuangkan dengan kenaifan; bahwa perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian bukan sekadar formalitas norma internasional, namun tanggungjawab moral nan kudu ditegakkan dalam kondisi perang nan membara.