Perkuat Perbatasan, Pemerintah Targetkan Renovasi 1.000 RTLH di Sitaro

Jakarta - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara (Sulut). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyerahkan support Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Adapun support program RLTH itu sebanyak 1.000 unit melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selain itu, dalam kunjungan bersamaMenteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait tersebut, Tito juga meninjau kondisi penduduk terdampak banjir bandang.

Tito menegaskan program perumahan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara di area perbatasan nan sejalan dengan mandat Presiden untuk memperkuat keadilan sosial, ketahanan wilayah, serta menumbuhkan rasa kebangsaan masyarakat perbatasan, khususnya di Kabupaten Sitaro.

"Atas pengarahan Bapak Presiden Prabowo, kami datang untuk membantu masyarakat nan terdampak (banjir) juga lantaran program rumah tidak layak huni. Tahun ini, Kementerian PKP mengalokasikan 1.000 unit RTLH untuk Sitaro," ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4/2026).

Tito menambahkan, secara nasional pemerintah mengalokasikan 15.000 unit bedah rumah unik untuk area perbatasan negara. Lonjakan tersebut dinilai sangat besar lantaran sebelumnya belum terdapat alokasi unik RTLH untuk wilayah perbatasan.

"Salah satunya Kepulauan Sitaro, terlebih wilayah ini baru terdampak banjir bandang. Dari total 400 ribu unit program perumahan nasional, 15 ribu dialokasikan unik untuk area perbatasan. Ini peningkatan nan luar biasa, lantaran sebelumnya perbatasan selama ini tidak ada," jelasnya.

Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait menegaskan komitmen percepatan penyelenggaraan program Peningkatan RTLH di Kabupaten Sitaro.

"Atas pengarahan Presiden, kami mendukung penuh langkah BNPP RI. Mulai minggu depan kita siapkan segera 1.000 rumah untuk dilakukan bedah rumah, dari tidak layak huni menjadi layak huni di Pulau Sitaro," kata Maruarar.

Ia menyampaikan bahwa terdapat tiga pertimbangan utama penetapan alokasi program di Kabupaten Sitaro, ialah posisi strategis Sitaro sebagai wilayah perbatasan negara, tingkat kemiskinan nan tetap relatif tinggi berasas info statistik, serta akibat banjir bandang nan memerlukan penanganan sigap dan terukur.

"Tiga argumen ini menjadi dasar kebijakan nan dapat kami pertanggungjawabkan," terangnya.

Diketahui, BNPP RI mengusulkan penanganan 700 unit RTLH di area perbatasan Kecamatan Siau Barat dan Siau Barat Utara. Usulan tersebut disetujui Menteri PKP dan diperkuat dengan tambahan 300 unit di luar area perbatasan sehingga total support perumahan bagi Kabupaten Sitaro mencapai 1.000 unit.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan relokasi 98 rumah pascabanjir di lahan seluas 2,5 hektare nan disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sitaro.

(anl/ega)