Perkuat Hilirisasi Desa, Menkop Dorong KDKMP Jadi Offtaker Produk Unggulan

Jakarta -

Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong koperasi menjadi salah satu instrumen utama dalam memperkuat hilirisasi produk masyarakat. Koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), diarahkan menjadi offtaker produk unggulan masyarakat agar nilai tambah dapat tercipta melalui ekosistem koperasi.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan koperasi perlu dilengkapi beberapa peralatan pascaproduksi, seperti dryer untuk komoditas padi, cold storage untuk beragam produk pertanian, perikanan dan lainnya. Peralatan ini menjadi perangkat bantu bagi koperasi untuk memastikan produk-produk unggulan masyarakat dapat diolah lebih lanjut sehingga nilai jualnya dapat meningkat.

Ferry menjelaskan saat ini beberapa peralatan dan mesin pendukung di pasar rata-rata adalah untuk praproduksi, sementara untuk pascaproduksi tetap sangat minim. Akibatnya, kesempatan bagi koperasi untuk mendukung aktivitas hilirisasi produk-produk unggulan masyarakat terbatas.

"Kita bakal mendorong agar kegunaan offtaker dapat dilaksanakan dengan baik. Maka kami di tahun 2027 mengambil inisiatif untuk penyediaan perangkat alias mesin bagi aktivitas pascaproduksi," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9/2026).

Hal ini disampaikannya dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Lampung, Jumat (4/9).

Sebagai support dalam program hilirisasi tersebut, Ferry mendorong agar seluruh produk masyarakat lokal menjadi pilihan utama untuk dapat dipasarkan melalui gerai-gerai KDKMP di seluruh Indonesia. Namun, andaikan kebutuhan pokok masyarakat belum dapat dipenuhi dari produk sendiri, maka tetap dibuka kesempatan berkolaborasi dengan prinsipal alias produsen secara langsung.

"Kita bakal prioritaskan peralatan nan dijual di gerai KDKMP adalah hasil produk UMKM dan lainnya," ucapnya.

Agar operasionalisasi KDKMP melangkah optimal dan sesuai harapan, Ferry mengatakan payung norma berupa Peraturan Presiden (Perpres) bakal segera diterbitkan. Dengan adanya patokan ini maka tidak bakal ada lagi simpang siur mengenai tugas pokok dan kegunaan (tupoksi) dari KDKMP.

"Begitu patokan Presiden ini terbit, tidak ada lagi tumpang tindih dengan peraturan Menteri. Semua bakal jelas diatur dalam Perpres itu," tegas Ferry.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan komoditas unggulan di Lampung diantaranya adalah padi, singkong, jagung serta komoditas lainnya.

Sebagai upaya mengoptimalkan potensi sumber daya alam tersebut, dua strategi nan ditetapkan oleh Presiden Prabowo melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDKMP dinilainya sudah tepat. Sebab, melalui dua program ini, nilai tambah dan perputaran ekonomi di masyarakat menjadi meningkat dan terakselerasi.

"Dengan kekayaan sumber daya alam nan kita miliki semestinya masyarakat kita sejahtera dan makmur. Namun lantaran sistem ekonomi di negara kita kurang mendukung maka kekayaan di desa lari di kota," katanya.

Di sisi lain, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan siap bekerja-sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk menjadikan koperasi sebagai badan upaya nan menguatkan ekonomi masyarakat.

Pihaknya juga berkomitmen untuk siap memberikan support nan optimal kepada koperasi-koperasi di Bandar Lampung agar menjadi koperasi nan mempunyai daya saing tinggi.

Sebagai informasi, turut datang dalam aktivitas tersebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana.

(anl/ega)