Pengusaha Pertashop Minta Bisa Ikut Jual Pertalite

Jakarta -

Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI) meminta pemerintah untuk dapat memberikan kesempatan bagi Pertashop menyalurkan BBM subsidi. Saat ini Pertashop hanya bisa menyalurkan BBM nonsubsidi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat HPMPI, Steven, mengatakan Pertashop mempunyai jaringan nan telah tersebar di beragam pelosok Indonesia. Tercatat saat ini terdapat sekitar 6.500 outlet nan tersebar di beragam wilayah Indonesia.

Menurutnya, dengan banyaknya outlet tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah untuk membantu menyalurkan BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

"Untuk rekan-rekan wilayah Pertashop nan memungkinkan dan memenuhi kriteria, minta sekiranya dapat diizinkan dibukakan kesempatan menjadi SPBU Kompak ataupun menjadi SPBU menjadi lembaga penyalur," katanya dalam Rapat Audiensi dengan Komisi XII DPR, Selasa (8/9/2026).

Adapun usulan tersebut dilakukan di tengah meningkatnya nilai BBM nonsubsidi. Steven menyampaikan bahwa adanya perbedaan nilai nan tinggi antara BBM nonsubsidi dengan BBM subsidi mengakibatkan konsumen beranjak ke BBM subsidi.

Kondisi ini kata Steven menjadi celah timbulnya penjualan BBM subsidi secara eceran. Oleh lantaran itu, dia meminta DPR untuk memberikan masukan kepada pemerintah untuk menertibkan penjual BBM secara eceran.

"Penertiban eceran. Karena sudah ada jaringan kami, Pimpinan, di seluruh wilayah pelosok Indonesia. Kenapa tidak dimanfaatkan? Sebab kehadiran kami tentunya membawa hal-hal positif bagi wilayah di mana kami berada. Harap ini menjadi pertimbangan, Pimpinan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Steven meminta adanya pembahasan lebih berbareng dengan kementerian dan lintas sektor untuk membahas keberlanjutan upaya Pertashop. Setelah adanya rencana Koperasi Desa Merah Putih untuk menyalurkan peralatan subisidi.

"Kami harapkan adalah lintas kementerian dan juga lintas sektor. Karena beberapa waktu nan lampau kami sempat mendengar mendapat rumor nan beredar adanya corak upaya (Koperasi Desa Merah Putih) nan sama dari kementerian nan lain. Karena kita menghindari adanya tumpang tindih., bakal lebih baik jika kita bisa kombinasi, kolaborasi," katanya.

(hrp/fdl)