Pengusaha Kirim 127 Aduan ke Pemerintah, 50% Soal Perizinan

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Kelompok kerja (Pokja) Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), Satya Bhakti mengungkapkan pihaknya telah menerima 127 kejuaraan dari pelaku upaya sejak kanal pengaduan diluncurkan hingga 22 April 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 50% kejuaraan nan diterima berangkaian dengan perizinan.

"Hampir 50% lebih, ini berangkaian dengan perizinan kemudian 14% ini berangkaian dengan lahan dan tata ruang. Selebihnya ada beberapa perihal berangkaian dengan syarat ekspor, impor, berangkaian dengan kesiapan energi, listrik dan seterusnya," ujar Satya dalam aktivitas National Policy Dialogue dan Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI), Senin (27/4/2026).

Adapun dari 127 kejuaraan tersebut, Satya mengungkapkan 63 diantaranya sudah diselesaikan. Dirinya menjelaskan, sebagian persoalan nan berkarakter teknis dapat diselesaikan langsung oleh Pokja.

Namun, untuk kasus nan lebih kompleks, penangannya dilakukan melalui sidang kejuaraan nan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait. Adapun sidang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku Wakil Ketua Satgas P2SP.

"Ada beberapa ketika persoalan-persoalan ini kemudian dilakukan melalui satu sidang kejuaraan nan langsung dipimpin oleh Pak Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua dari Satgas nan tadi kami sudah jelaskan. Atau Pak Menteri Keuangan ini langsung memimpin sendiri dalam suatu koordinasi nan dihadirkan oleh Pak Ibu Menteri Terkait," ujarnya.

Seperti nan diketahui, kanal kejuaraan debottlenecking bagi pengusaha memang diluncurkan untuk mengatasi persoalan aktivitas upaya dan investasi nan selama ini disoroti Presiden Prabowo Subianto. Melalui kanal, diharapkan dapat menciptakan ekosistem aktivitas upaya dan investasi nan baik.

Satya menegaskan, dengan adanya kanal debottlenecking pemerintah mau meningkatkan kepercayaan bumi upaya untuk menciptakan suasana upaya nan baik. Pasalnya, roda pertumbuhan ekonomi RI berjuntai pada sektor riil.

"Kita menyadari, tadi pertumbuhan ekonomi ini tentunya bakal bergerak ketika sektor riil bergerak. Ketika sektor riil ada halangan soal persoalan dan seterusnya Bapak dan Ibu, kita menyadari ini justru juga bakal menghalang tadi pertumbuhan ekonomi tersebut," ujarnya.

(mij/mij)

Add