Pengusaha Kawasan Industri Surati Prabowo, Minta Bertemu Bahas Investasi

Jakarta -

Himpunan Kawasan Industri (HKI) berkirim surat untuk Presiden Prabowo Subianto, meminta kesempatan memaparkan secara langsung rekomendasi percepatan realisasi investasi di Indonesia.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana, mengatakan rekomendasi nan mau mereka paparkan itu merupakan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XXV HKI nan diselenggarakan di Jakarta pada 30-31 Juli 2026.

"Sebagai tindak lanjut atas hasil Rakernas tersebut, HKI telah menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memohon kesempatan memaparkan secara langsung beragam rekomendasi nan telah dirumuskan," kata Akhmad dalam keterangan resminya, Senin (3/8/2029).

Ia menjelaskan pada dasarnya Indonesia mempunyai nyaris seluruh modal nan diperlukan untuk menjadi salah satu tujuan investasi paling kompetitif di area Asia. Semisal pasar domestik nan besar, bingkisan demografi, kekayaan sumber daya alam, posisi strategis dalam rantai pasok global, serta komitmen pemerintah terhadap agenda hilirisasi merupakan kekuatan nan sangat besar.

Namun, seluruh kelebihan tersebut hanya bakal menghasilkan pertumbuhan ekonomi andaikan ditopang oleh kepastian regulasi, kecepatan pelayanan, dan keahlian untuk secara konsisten mengatasi beragam halangan investasi.

"Yang tetap menjadi pekerjaan rumah adalah gimana minat investasi itu dapat segera berubah menjadi pembangunan pabrik, aktivitas produksi, ekspor, dan pembuatan lapangan kerja. Karena itu, kami berambisi dapat menyampaikan langsung kepada Presiden beragam rekomendasi nan lahir dari pengalaman nyata para pengelola area industri di seluruh Indonesia," ujar Akhmad.

Menurutnya, saat ini pola pengambilan keputusan penanammodal dunia telah mengalami perubahan nan sangat cepat. Investor tak lagi hanya membandingkan ukuran pasar alias melimpahnya sumber daya alam suatu negara.

Mereka juga menilai kecepatan memperoleh kepastian berusaha, kesiapan lahan, keandalan pasokan listrik dan gas, kualitas prasarana logistik, konsistensi regulasi, serta keahlian pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ketika investasi mulai berjalan.

"Investor tidak memandang persoalan berasas kewenangan masing-masing kementerian alias lembaga. Investor memandang Indonesia sebagai tujuan investasi. Karena itu, penyelesaiannya juga kudu dilakukan secara terpadu sebagai satu sistem nan memberikan kepastian, kecepatan, dan konsistensi," jelasnya.

Dalam perspektif bumi usaha, Indonesia Incorporated bukan sekadar memperkuat koordinasi antar kementerian, tetapi juga memastikan seluruh lembaga pemerintah bekerja sebagai satu kesatuan nan bisa memberikan kepastian kepada penanammodal sejak tahap perencanaan hingga proyek memasuki masa produksi.

Bagi investor, keberhasilan suatu negara tidak diukur dari banyaknya lembaga nan terlibat dalam proses perizinan, melainkan dari seberapa sigap sebuah proyek dapat dibangun dan mulai beroperasi. Sehingga nan mereka lihat saat ini apakah Indonesia bisa memberikan kepastian investasi dapat direalisasikan dengan cepat, konsisten, dan dapat diprediksi.

"Berdasarkan hasil pembahasan Rakernas, sejumlah persoalan nan paling sering dihadapi penanammodal meliputi sinkronisasi tata ruang dan pertanahan, proses perizinan nan tetap memerlukan koordinasi lintas instansi, kepastian penyediaan listrik dan gas industri, proses persetujuan lingkungan hidup, pembangunan konektivitas menuju pelabuhan, jalan tol, dan jaringan kereta api, hingga efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," papar Akhmad.

"Berbagai halangan tersebut memperpanjang waktu realisasi investasi, meningkatkan biaya usaha, dan mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara lain nan juga berkompetisi menarik investasi," terangnya lagi.

Atas dasar inilah HKI sebagai pengelola area sekaligus pelaku industri kemudian mau memberikan perspektif nan lebih utuh atas persoalan tersebut kepada Prabowo.

Rekomendasi nan dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pengembangan area industri, tetapi juga pada peningkatan produktivitas industri manufaktur, efisiensi rantai pasok, daya saing ekspor, dan kemudahan berupaya secara menyeluruh. Dengan demikian, solusi nan ditawarkan diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan industri nasional dari hulu hingga hilir.

"Kami tidak datang membawa keluhan. Kami datang dengan pemeriksaan berasas pengalaman di lapangan, sekaligus membawa rekomendasi dan langkah-langkah penyelesaian nan dapat segera dilaksanakan. HKI mau menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan investasi nan sudah masuk betul-betul terealisasi dan memberikan faedah sebesar-besarnya bagi masyarakat," tegas Akhmad.

(fdl/fdl)