Ilustrasi(Dok Istimewa)
HIMPUNAN Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam euforia pemulihan nomor kunjungan wisatawan. Meski sektor pariwisata nasional menunjukkan sinyal kebangkitan nan kuat pascapandemi, realitas di lapangan menunjukkan adanya penurunan daya beli alias nilai shopping dari para pelancong.
Pengurus HIPPI Bidang Pariwisata dan Budaya (Kompartemen Strategic dan Riset), Rizanto Binol, mengungkapkan adanya kejadian paradoks dalam industri pariwisata Indonesia saat ini. Destinasi wisata tampak padat merayap, namun perputaran uangnya belum dirasakan secara merata oleh para pelaku upaya lokal di tingkat bawah.
"Pengunjung ada, tetapi pengeluaran tidak. Pertumbuhan tanpa keseimbangan hanya bakal menimbulkan tekanan di bagian bawah. Situasi ini memperlihatkan adanya paradoks. Destinasi ramai, tetapi tidak semua pelaku upaya memperoleh akibat ekonomi nan sepadan," ujar Rizanto melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Menurut Rizanto, pola konsumsi wisatawan sekarang telah bergeser menjadi lebih selektif akibat penyesuaian terhadap kondisi ekonomi makro. Tren berekreasi saat ini didominasi oleh aktivitas gratis, pemilihan destinasi murah, lama perjalanan singkat, dan pengeluaran nan sangat terbatas.
Melihat tekanan serius terhadap margin pendapatan pelaku upaya lokal, HIPPI mendesak adanya perubahan langkah pandang esensial dari orientasi jumlah kunjungan (tourism traffic) menuju kualitas nilai ekonomi (tourism value).
Rizanto menegaskan, parameter keberhasilan pariwisata tidak boleh lagi hanya bersandar pada laporan statistik kehadiran wisatwan mancanegara maupun domestik.
"Pariwisata Indonesia tidak boleh hanya ramai secara statistik, tetapi kudu kuat secara ekosistem. Ukuran keberhasilannya adalah berapa besar faedah nan tinggal di daerah, dirasakan pelaku upaya lokal, dan memperkuat budaya serta ekonomi masyarakat," tuturnya.
Lima Isu Strategis Benahi Ekosistem Wisata
Untuk mengonversi ketenaran destinasi menjadi pendapatan riil masyarakat, HIPPI memetakan lima rumor strategis nan kudu segera diintervensi oleh pemangku kebijakan:
Pertama, keberpihakan pada pemain lokal. Promosi masif tanpa penguatan kapabilitas produk dan standardisasi lokal hanya bakal membikin kue ekonomi dinikmati oleh penanammodal bermodal besar.
Kedua, strategi peningkatan shopping (Spending). Pemerintah kudu mulai merancang paket wisata tematik, kurasi produk kriya, dan integrasi UMKM kuliner agar visitor bersedia tinggal lebih lama (longer stay).
Ketiga, pariwisata inklusif melibatkan pelaku mini seperti pemandu lokal, seniman, perajin, hingga organisasi budaya dalam rantai pasok kreasi destinasi.
Keempat, transformasi digital UMKM dengan melakukan pendampingan. Digitalisasi tidak boleh mandek pada promosi media sosial, melainkan menyentuh tata kelola reputasi daring (online) hingga sistem pembayaran digital.
Terakhir, budaya sebagai fondasi utama. Rizanto mengatakan memanfaatkan kekayaan tradisi, narasi sejarah, dan ritual sebagai diferensiasi utama agar tidak sekadar menjual keelokan alam nan mudah ditiru negara lain.
"Pariwisata nan sehat bukan hanya pariwisata nan ramai, tetapi pariwisata nan menghidupkan upaya kecil, budaya, lapangan kerja, dan angan masyarakat. Pembangunan pariwisata kudu semakin berani bergeser dari pendekatan promosi menuju pendekatan ekosistem," pungkas Rizanto. (H-2)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·