Pengamat Ungkap Alasan PDIP tak Kunjung Perjelas Posisi Politiknya dalam Pemerintahan Prabowo

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.(dok.PDIP)

DESAKAN sejumlah partai dalam koalisi pemerintah, terutama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperjelas sikap politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mengemuka menjelang persiapan menuju tahapan awal Pemilu ke depan.

PKB menilai kejelasan posisi politik PDIP krusial untuk menghindari multitafsir publik, apakah partai berlambang banteng tersebut betul-betul menjalankan kegunaan penyeimbang dan kontrol terhadap pemerintah, alias justru berada dalam posisi ambigu dengan tetap menjaga kedekatan politik di lingkar kekuasaan.

Menanggapi perihal itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengatakan bahwa posisi PDIP sebagai penyeimbang merupakan akibat dari kombinasi relasi politik dan kebutuhan sistem kerakyatan nan sehat.

“PDIP secara institusional sebagai penyeimbang, ialah mitra kritis dan mitra strategis, itu merupakan akumulasi dari dua hal,” kata Agung kepada Media Indonesia, Senin (22/6).

Ia menjelaskan, dua aspek tersebut adalah relasi baik antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo serta kebutuhan adanya kegunaan check and balance dalam sistem pemerintahan. “Ini formulasi dari relasi baik dengan Presiden Prabowo dan kebutuhan sebuah partai untuk bisa menjadi check and balancer agar kerakyatan kita sehat,” ujarnya.

Menurutnya, pilihan PDIP untuk mengambil posisi sebagai penyeimbang juga berangkaian dengan upaya menjaga pedoman konstituen nan selama ini berada di luar pemerintahan, sekaligus tetap mempertahankan komunikasi politik dengan kekuasaan.

“Formulasi atas dua perihal itu nan membikin PDIP memutuskan berkedudukan sebagai penyeimbang, sekaligus penghargaan atas relasinya dengan Presiden dan menjaga konstituen latennya,” kata Agung.

Selain itu, Ia menegaskan bahwa kritik dari PKB maupun partai lain terhadap posisi PDIP merupakan bagian dari dinamika politik nan sah. Namun, menurutnya, setiap partai juga mempunyai kewenangan politik masing-masing dalam menentukan arah koalisi. “Kalau PKB alias partai-partai lain menggugat posisi PDIP sebagai penyeimbang, sesungguhnya itu kewenangan politik,” ujarnya.

Agung juga menyinggung bahwa PKB pun mempunyai pengalaman dan kalkulasi politik sendiri pasca kontestasi Pilpres, sehingga dinamika pergeseran posisi dalam politik praktis merupakan perihal nan lumrah.

“PKB juga kita tahu punya posisi politik sendiri setelah kalah Pilpres kemudian berapat ke kubu nan menang. Itu juga kewenangan politik, walaupun pedoman konstituen mereka mungkin menyayangkan,” pungkasnya. (Dev/P-3)