Pengamat: Pendekatan Humanis Polri Jadi Kunci Stabilitas Sosial Politik

Ilustrasi(Dok Istimewa)

ANALIS politik, Boni Hargens, menyatakan optimismenya terhadap komitmen Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengawal stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini disampaikan menyusul maraknya gelombang tindakan demonstrasi nan dilakukan oleh aktivis kampus dan golongan masyarakat sipil di beragam wilayah pada pertengahan Juni 2026.

Gelombang unjuk rasa berjudul "Menuju Indonesia Bangkrut" tersebut merupakan corak penyampaian aspirasi masyarakat sipil terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Boni menegaskan bahwa tindakan unjuk rasa merupakan kewenangan konstitusional penduduk negara dalam sebuah suasana kerakyatan nan wajib dihormati oleh abdi negara maupun pemerintah. Kendati demikian, dia mengimbau publik untuk memandang situasi ekonomi nasional secara berimbang dan objektif.

Menurut Boni, tekanan ekonomi nan terjadi saat ini tidak lepas dari imbas dinamika geopolitik dunia nan sedang bergolak dan tidak stabil. Kondisi tersebut memaksa banyak negara di bumi melakukan penyesuaian kebijakan demi menyelamatkan ketahanan domestik masing-masing.

"Itu memang kewenangan demokratis dari penduduk untuk melakukan tindakan protes. Namun, kita juga kudu fair mengakui bahwa pemerintah sedang bekerja keras mengatasi kesulitan nan muncul sebagai implikasi dari geopolitik nan konfliktual dan tidak stabil," ujar Boni, Senin (15/6/2026).

Meskipun memahami adanya aspek eksternal, Boni mengingatkan agar pemerintah tetap membuka diri. Kabinet didorong untuk semakin responsif terhadap kritik sebagai corak penghormatan pada aspirasi dan deliberasi publik.

Secara khusus, Boni memberikan apresiasi terhadap pola pengamanan nan diterapkan Korps Bhayangkara di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menilai, model penanganan unjuk rasa berskala besar belakangan ini jauh lebih manusiawi, persuasif, dan demokratis.

Pola penegakan norma nan terukur tersebut dinilai menjadi aspek kunci kenapa rangkaian demonstrasi masif pada Juni 2026 ini dapat melangkah kondusif tanpa memicu eskalasi kekerasan nan berfaedah di lapangan.

"Polri nan humanis sangat dibutuhkan dalam situasi tensional seperti saat ini untuk menjaga stabilitas sosial-politik, sebagai prasyarat agar pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan nan relevan dengan kondisi masyarakat," lanjutnya.

Boni menekankan bahwa performa Polri saat ini merefleksikan adanya titik keseimbangan nan baik antara menjaga ketertiban umum (public order) dan memberikan agunan perlindungan terhadap hak-hak sipil penduduk negara.

Dalam tatanan negara norma nan demokratis, kedua nilai tersebut idealnya melangkah selaras dan tidak saling dinegasikan. Kritik dan tindakan protes dari komponen masyarakat sipil justru kudu diposisikan sebagai instrumen pengaya info dan koreksi agar kreator kebijakan dapat merumuskan solusi nan lebih tepat sasaran. (H-2)