PDIP Respons PKB: Sikap Politik Kami Diputuskan Kongres, Bukan Partai Lain

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, nan meminta partainya mempertegas posisi politik terhadap pemerintahan. Deddy menegaskan sikap dan posisi PDIP merupakan keputusan organisasi nan ditetapkan melalui sistem internal partai.

"Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri dari pada ngurusi orang lain," kata Deddy kepada wartawan, Kamis (18/6).

Deddy menjelaskan, posisi politik PDIP tidak ditentukan berasas dorongan dari pihak luar, melainkan melalui forum-forum resmi partai. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan kewenangan organisasi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas dan lembaga Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif. Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?" ujarnya.

Deddy menegaskan posisi PDIP saat ini sudah jelas, ialah berada di luar pemerintahan dan menjalankan kegunaan penyeimbang kekuasaan. Menurut dia, peran tersebut diperlukan mengingat kebanyakan bangku DPR saat ini ditempati partai-partai nan tergabung dalam pemerintahan.

"Posisi PDI Perjuangan sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang, lantaran kebanyakan DPR sudah dikuasai oleh partai-partai nan masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia?" kata Deddy.

Ia juga mengkritik penggunaan istilah oposisi nan dilontarkan Jazilul. Deddy menilai terminologi tersebut lebih dikenal dalam sistem parlementer, sementara Indonesia menganut sistem presidensial.

"Selain itu, mungkin dia perlu menambah literasi lebih banyak soal sistem pemerintahan terutama mengenai parlementer vs presidensial. Terminologi oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer nan biasanya terdiri dari 2 (kubu) partai dominan dengan ideologi nan saling bertentangan," ujarnya.

Menurut Deddy, dalam sistem presidensial seperti Indonesia, kegunaan pengawasan terhadap pemerintah dijalankan melalui sistem checks and balances oleh DPR, bukan melalui oposisi umum sebagaimana dalam sistem parlementer.

"Fungsi oposisi dlm konteks parlementer beranjak menjadi kegunaan checks and balances oleh DPR. Ini sama seperti di Amerika yg tidak mengenal terminologi oposisi umum dan berbeda dengan Inggris nan murni sistem parlementerian," katanya.

Deddy pun mempertanyakan argumen di kembali pernyataan Jazilul nan meminta PDIP memperjelas posisinya.

"Saya tidak tahu maksud pernyataan dia lantaran gak paham, mau mengadu domba dengan pemerintah alias lantaran galau karena tidak maksimal sebagai partai maupun fraksi di DPR??" ucap Deddy.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PKB sekaligus Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDIP mengambil sikap politik nan lebih tegas terhadap pemerintahan.

"Saya berambisi PDIP mengambil sikap nan tegas. Kalau memang berada di posisi oposisi, ya oposisi saja, jangan bersikap abu-abu," ujar Jazilul di Kompleks Parelemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Jazilul menilai posisi PDIP sebagai partai penyeimbang tetap belum tergambar secara jelas. Ia juga menyebut sikap nan tegas bakal lebih dihargai dibandingkan posisi nan dinilai tidak konsisten.

"Menurut saya, posisi PDIP saat ini tetap belum tegas. Sebagai partai penyeimbang itu seperti apa, perlu diperjelas, agar kita bisa bergerak dengan baik," kata Jazilul.