Pengamat Minta Pemerintah Gerak Cepat Redam Gejolak Harga di Pasar

Ilustrasi(ANTARA)

PENGAMAT politik Fernando Emas menyampaikan peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai potensi guncangan sosial-politik di tanah air. Ia mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai skenario kembalinya gelombang protes massal nan menyerupai peristiwa "Reformasi 1998 Jilid II" jika pembenahan di sektor ekonomi tidak segera dilakukan.

Menurut Fernando, kondisi geopolitik dan ekonomi dunia saat ini memicu tekanan riil nan berakibat langsung pada daya beli masyarakat akar rumput, mirip dengan akumulasi persoalan pra-1998.

Fernando menegaskan, pandangan nan dia sampaikan murni sebagai sirine awal bagi jalannya pemerintahan, bukan sebuah upaya provokasi politik. Sejarah mencatat, Reformasi 1998 dipicu oleh hancurnya daya beli rakyat akibat krisis moneter nan berkelindan dengan ketidakpuasan publik terhadap tata kelola pemerintahan.

Skenario jelek tersebut diklaim tidak bakal terjadi secara otomatis andaikan kabinet saat ini bergerak sigap meredam gejolak nilai di pasar.

"Saya tidak menakut-nakuti pemerintahan Prabowo, melainkan untuk memberi peringatan berbasis sejarah nan nyata, ialah kondisi nan pernah memicu ledakan sosial seperti 1998 berpotensi berulang jika pemerintah tidak segera bertindak," ujar Fernando, Sabtu (13/6/2026).

Ia menambahkan, saat ini tetap ada jendela kesempatan bagi Presiden Prabowo untuk mengambil langkah-langkah konkret dan terukur guna mencegah akumulasi kemarahan publik mencapai titik kritis.

Lebih lanjut, Fernando menjabarkan bahwa realitas pahit ekonomi saat ini tidak bisa lagi sekadar dilihat melalui nomor statistik makro di atas kertas. Dampak inflasi dan penyesuaian tarif daya sudah berbentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menengah ke bawah.

Sebagai solusi taktis, Fernando meminta Presiden Prabowo untuk bersikap tegas dan tidak berdiskusi dengan kepemimpinan kementerian nan reaktif serta lambat bergerak. Ia mendorong adanya perombakan kabinet (reshuffle) pada pos-pos menteri ekonomi nan dinilai kandas menghadirkan solusi nyata.

Menurutnya, ketidakmampuan menteri dalam mengeksekusi kebijakan secara efektif terbukti memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas nilai tukar Rupiah, neraca perdagangan, serta arus investasi asing ke dalam negeri.

"Pergantian menteri bukan sekadar manuver politik biasa, melainkan sebuah keniscayaan fungsional. Ketika seorang menteri tidak bisa menghadirkan solusi nyata bagi persoalan di sektornya, apalagi di sektor ekonomi nan berakibat langsung pada kehidupan rakyat banyak, maka pergantian adalah tindakan nan bertanggung jawab," tegas Fernando. (H-2)