Penertiban Kawasan Hutan dan Tambang Ilegal Jadi Fokus Pemulihan Aset Negara

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Penguatan pertahanan, penegakan hukum, dan pemulihan aset negara menjadi fondasi krusial untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, konsistensi penyelenggaraan program strategis perlu terus diperkuat agar faedah pembangunan semakin dirasakan masyarakat.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Prof. Mohammad Hatta menilai tantangan ekonomi dunia dan nasional nan belum sepenuhnya stabil menuntut pemerintah menjalankan kebijakan secara terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Menurut dia, pembenahan sejumlah sektor strategis kudu melangkah beriringan untuk menjaga ketahanan negara dan memperkuat fondasi perekonomian.
“Pertahanan dan keamanan merupakan penyangga keberlangsungan negara. Stabilitas di bagian politik, hukum, dan keamanan bakal menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Hatta, dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).

Ia menilai langkah pemerintah memodernisasi perangkat utama sistem persenjataan (alutsista), memperkuat pertahanan kewilayahan, dan memperluas kemitraan strategis internasional merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan Indonesia. Modernisasi pesawat tempur, termasuk pengadaan Dassault Rafale dari Prancis, serta penguatan armada laut perlu disertai perencanaan matang dan peningkatan keahlian sumber daya manusia pertahanan.

Pada sektor penegakan hukum, Hatta memandang penertiban aktivitas ekonomi terlarangan dan pemulihan kerugian negara sebagai langkah krusial untuk menciptakan suasana upaya nan sehat. Penindakan kudu dilakukan secara konsisten tanpa membedakan latar belakang dan kedekatan pihak nan diperiksa dengan kekuasaan.

Penertiban area rimba melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), misalnya, dilaporkan telah menjangkau sekitar 6,22 juta hektare area hingga Oktober 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengembalikan penguasaan sumber daya alam kepada negara dan memastikan pemanfaatannya melangkah sesuai ketentuan.

“Penegakan norma tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi. Negara juga perlu memastikan kerugian dapat dipulihkan, sumber daya dikelola secara bertanggung jawab, dan hasilnya memberikan faedah bagi masyarakat,” kata Hatta.

Menurut dia, kepastian norma dan ketertiban dalam pengelolaan sumber daya alam dapat memperkuat kepercayaan bumi usaha. Dengan demikian, investasi berkesempatan berkembang lebih sehat, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.
Sejumlah parameter ekonomi turut menjadi modal bagi pemerintah untuk melanjutkan agenda pembangunan. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2026 mencapai 5,45% secara kumulatif. Sementara itu, Nilai Tukar Petani pada September 2026 tercatat sebesar 131,11, meningkat 1,49% dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada sektor pangan, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi komoditas strategis untuk memperkuat kemandirian nasional. Proyeksi produksi delapan komoditas nan dinyatakan mencapai swasembada disebut mencapai 72,91 juta ton, melampaui perkiraan kebutuhan nasional sebesar 68,22 juta ton.

Hatta menilai capaian tersebut perlu dijaga melalui peningkatan produktivitas pertanian, perbaikan distribusi, penguatan infrastruktur, dan perlindungan terhadap kesejahteraan petani. Ketersediaan pangan nan memadai bakal membantu menjaga stabilitas nilai sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Dukungan terhadap kesejahteraan rakyat juga terlihat melalui ekspansi program pemeriksaan kesehatan cuma-cuma dengan sasaran 130 juta peserta pada 2026, peningkatan kuota rumah subsidi menjadi 350.000 unit, serta percepatan pembangunan ribuan jembatan perintis dan desa.
Di sisi lain, kebijakan efisiensi shopping negara perlu diarahkan untuk memastikan anggaran digunakan pada program nan berakibat nyata. Pemerintah menargetkan penghematan shopping sebesar Rp306,69 triliun pada 2025 sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

Bagi Hatta, beragam program itu perlu dilaksanakan terintegrasi dengan pengawasan kuat, parameter keberhasilan terukur, dan pertimbangan berkala. Modernisasi pertahanan, penegakan hukum, ketahanan pangan, serta pembangunan jasa dasar tidak boleh melangkah sendiri-sendiri.
“Keberhasilan pembangunan kudu diukur dari keahlian negara menjaga kedaulatan, menegakkan keadilan, memperkuat perekonomian, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Karena itu, program strategis pemerintah perlu dilanjutkan dengan tata kelola nan baik, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Ia menegaskan kesinambungan kebijakan dan perbaikan penyelenggaraan jadi kunci agar beragam program pemerintahan Prabowo dapat memberikan hasil nan semakin optimal. Dengan stabilitas nasional nan terjaga dan anggaran nan dikelola secara efektif, pembangunan diharapkan bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi nan inklusif dan berkelanjutan.(H-2)