Penampakan 'Rumah Mewah' Kado dari Prabowo ke Warga Bantaran Rel Senen

Hunian Senen nan dibangun di atas lahan seluas 1,61 hektare sekarang telah siap dimanfaatkan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat. Kawasan dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) itu mempunyai 324 unit kediaman nan dilengkapi beragam akomodasi penunjang untuk mendukung kenyamanan penghuni. (Dok. Kementerian PKP)

Fasilitas nan tersedia di Hunian Senen meliputi toilet, mushola, dapur umum, ruang komunal, taman bermain anak, hingga area parkir. Kehadiran akomodasi tersebut diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar penghuni, tetapi juga mendukung aktivitas sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat nan bakal menempatinya. (Dok. Kementerian PKP)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Hunian Senen telah siap digunakan dan bakal menjadi bagian dari laporan kepada Presiden. Proyek ini merupakan corak support pemerintah dalam program penataan area permukiman sekaligus relokasi penduduk nan sebelumnya tinggal di bantaran rel. (Dok. Kementerian PKP)

Pembangunan Hunian Senen merupakan hasil kerjasama beragam pihak nan terlibat dalam penyediaan kediaman bagi masyarakat. Proyek nan mulai dikerjakan pada 3 April 2026 itu sukses diselesaikan lebih sigap dari sasaran nan ditetapkan pada 15 Juni 2026, menunjukkan efektivitas sinergi antar pemangku kepentingan dalam mempercepat program penyediaan kediaman nan kondusif dan layak. (Dok. Kementerian PKP)

Selain memastikan kesiapan bentuk bangunan, pemerintah juga menekankan pentingnya pengelolaan area dan pemberdayaan masyarakat agar Hunian Senen berkembang menjadi lingkungan nan nyaman, aman, dan produktif. Pada tahap awal pemanfaatannya, penunggu tidak bakal dikenakan biaya kediaman maupun biaya utilitas untuk membantu proses adaptasi. Sementara itu, pendataan calon penunggu telah dilakukan dan penempatan penduduk bakal berjalan secara berjenjang sesuai sistem nan telah disiapkan pemerintah dan pihak terkait. (Dok. Kementerian PKP)