Pemulihan Pascabencana, Pemanfaatan Tambahan TKD Nias Selatan Capai 23%

Jakarta -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Selatan, Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat pemulihan pascabencana. Langkah nan dilakukan ialah melalui optimasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD).

Berdasarkan info Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Keuda Kemendagri) RI, Kabupaten Nias Selatan memperoleh penyesuaian alokasi TKD 2026 sebesar Rp 72,32 miliar. Pemanfaatan biaya hasil penyesuaian anggaran tersebut telah mencapai 23 persen dan terus didorong untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat

Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia mengatakan pemkab terus menyelaraskan info kerusakan, kebutuhan lapangan, dan rencana penanganan agar pemulihan dapat segera dijalankan secara terarah. Pemerintah wilayah (pemda) juga telah menyalurkan biaya stimulan kepada penerima faedah dengan rumah rusak ringan dan sedang.

"Kami menyadari bahwa penanganan musibah alam di Kabupaten Nias Selatan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten sendiri. Karena itu, kami sangat berambisi dukungan, arahan, dan sinergi pemerintah pusat, provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan," ujar Sokhiatulo, dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/8/2026).

Pada Juli 2026, musibah di Kecamatan Mazo dan Boronadu menyebabkan sembilan rumah penduduk terendam dan rusak serta berakibat pada satu unit sekolah.

Longsor juga memutus jalan kabupaten di Desa Taluzusua, Kecamatan Siduaori, serta Desa Sifaoroasi dan Desa Hilianaa di Kecamatan Gomo hingga sempat mengisolasi enam kecamatan.

Di sektor perumahan, pendataan Tim Monitoring dan Evaluasi Sumatera Utara Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mencatat 82 rumah rusak ringan, sembilan rumah rusak sedang, dan 16 rumah rusak berat nan memerlukan penanganan sesuai tingkat kerusakannya.

Pemkab Nias Selatan juga mematangkan langkah relokasi akomodasi pendidikan nan berada di area rawan longsor, serta penanganan kediaman tetap di Kecamatan Fanayama. Penyelesaian legalitas lahan juntap komunal dan penyediaan air serta listrik menjadi bagian krusial agar masyarakat dapat direlokasi ke tempat nan kondusif dan layak.

Di Kecamatan Aramo, pemda menyiapkan penanganan dengan mempertimbangkan tantangan pengedaran material dan kondisi geologis kawasan.

Koordinator Tim Monev Satgas PRR Wilayah Sumut Brigjen TNI Fadjar Tjahjono meminta pemda melengkapi usulan relokasi prasarana dengan dasar kebutuhan nan jelas agar tindak lanjut pendanaan dan pekerjaan dapat segera disiapkan.

"Disarankan agar relokasi prasarana disampaikan beserta alasannya kepada tim PRR. Untuk penanganan musibah alam terakhir seperti nan dilaporkan oleh Bupati Nias Selatan bakal diusahakan pendanaannya oleh tim," kata Fadjar.

Tim Monev PRR berbareng Wakil Bupati (Wabup) Nias Selatan Yusuf Nache juga meninjau sejumlah letak terdampak di Kecamatan Fanayama dan Aramo.

Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan prioritas pemulihan disusun berasas kondisi aktual masyarakat, akses logistik, dan tingkat kerawanan wilayah.

(anl/ega)