Pemprov Sulut Tetapkan Enam Komitmen Perkuat TPAKD Demi Inklusi Keuangan

, MANADO, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menetapkan enam komitmen utama dalam penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Langkah strategis ini diumumkan di Manado pada Kamis, sebagai upaya memperluas akses finansial dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Asisten II Pemprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, memaparkan komitmen pertama adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Target nan dicanangkan cukup ambisius, ialah mencapai 94,54 persen pada tahun 2029.

Komitmen kedua, memperkuat program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) nan berbasis pada komoditas unggulan. Ketiga, mempererat kerjasama lintas sektor untuk menciptakan sinergi nan solid antar pemangku kepentingan.

Keempat, menyelaraskan program TPAKD dengan prioritas pembangunan nan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kelima, meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, serta kapabilitas sumber daya manusia (SDM) TPAKD.

Keenam, mengoptimalkan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Bohusami, dan pengembangan ekosistem finansial inklusif di wilayah perdesaan. Jemmy menekankan bahwa Gubernur Sulut meminta seluruh bupati dan wali kota mengambil peran aktif dalam penerapan program ini.

Peran aktif tersebut meliputi peningkatan literasi keuangan, ekspansi akses pembiayaan bagi UMKM, serta optimasi potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Sinergi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, dan industri jasa finansial juga kudu semakin kuat.

Peluang dan Tantangan Inklusi Keuangan

Jemmy menegaskan bahwa Sulawesi Utara dan Gorontalo mempunyai hubungan sejarah, budaya, perdagangan, dan konektivitas nan saling melengkapi. Kedua provinsi dinilai mempunyai kesempatan besar untuk tumbuh berbareng jika didukung sistem finansial nan inklusif dan efisien.

Namun, dia menyoroti tetap besarnya tantangan nan dihadapi. Banyak pelaku UMKM nan belum memperoleh akses pembiayaan formal. Tingkat literasi finansial di sejumlah wilayah, khususnya wilayah kepulauan, juga tetap rendah.

Selain itu, percepatan transformasi digital sangat diperlukan untuk menjangkau petani, nelayan, dan pelaku upaya mikro. Akses finansial bukan sekadar membuka rekening alias menyalurkan kredit, melainkan menjadi instrumen pembangunan untuk memperluas kesempatan berupaya dan mengurangi kesenjangan.

Semangat nan ada di Sulut dinilai bakal menjadi kekuatan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi area utara Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara