Pemprov DKI Sebut Tak Ada Lagi RW Kumuh Kategori Berat di Jakarta

2 minggu yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemprov DKI Jakarta Kelik Indriyanto menyatakan tidak ada lagi RW berkategori kumuh berat di ibu kota negara Republik Indonesia (RI) itu saat ini.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kelik Indriyanto mengatakan untuk RW kumuh memang terpantau tetap ada--terbanyak di Jakarta Barat dan Jakarta Utara-- namun tak ada lagi nan kategori berat.

"Memang tetap ada nan kumuh di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, itu nan paling banyak. Tapi, Alhamdulilah, sudah tidak ada nan kumuh berat, itu nan kami syukuri," ungkap Kelik di Jakarta Pusat, Jumat (22/5) dikutip dari Antara.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan kategori RW kumuh nan tersisa di Jakarta saat ini ialah kumuh sedang, kumuh ringan serta kumuh sangat ringan.

Kelik pun memastikan ke depannya, program untuk menekan RW kumuh di Jakarta terus dilanjutkan.

Dia menuturkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta untuk menangani RW kumuh.

"Program bakal kita lanjutkan, dengan hasil nan dari BPS ini. Kita bakal betul-betul mengobati sesuai titik pusat nan memang kumuh. Jadi, kita bakal bersama-sama dengan BPS DKI, sama nan menurunkan detailnya, RT-nya, dimana nan kumuh, lantaran menurut BPS jika ada satu RT nan kumuh, maka disebut RW kumuh," ungkap Kelik.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penanganan RW kumuh ke depan diprioritaskan di wilayah dengan kepadatan tinggi, terutama Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

Kawasan, seperti Tambora menjadi salah satu perhatian lantaran mempunyai kompleksitas permukiman nan tinggi dan memerlukan intervensi nan terukur.

Ia juga menargetkan 50 RW kumuh dapat ditangani hingga tahun depan.

50 RW kumuh prioritas penanganan 2027

Selain itu, Kelik mengatakan pihaknya bakal mengusulkan 50 titik RW kumuh nan bakal diprioritaskan penanganannya pada 2027.

"Kalau kami, di tahun depan ada 50 RW kumuh nan bisa ditangani, kita lihat kelak perkembangan. Kita bakal mengusulkan lagi nanti, mana nan betul-betul perlu dikatakan kita tangani terlebih dahulu," kata Kelik.

Akan tetapi, dia tidak merinci RW mana saja nan bakal diajukan untuk diprioritaskan penanganannya pada 2027.

Dia memastikan 50 RW itu tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Lebih lanjut, dia mengatakan penanganan area kumuh di Jakarta dilakukan melalui beberapa pola ialah pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali, sesuai kondisi masing-masing RW kumuh.

Kelik menyebut sebagian besar upaya penanganan itu dilakukan melalui penataan dan peningkatan kualitas RW kumuh eksisting sehingga menjadi lebih layak huni lewat pola pemugaran.

Untuk pola peremajaan, menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkannya di sejumlah letak antara lain Akuarium, Kunir, Palmerah, dan Tanah Tinggi. Di tempat-tempat itu pemprov telah melakukan penataan menyeluruh terhadap rumah beserta prasarana dan sarana serta utilitas.

Sementara untuk pola pemukiman kembali, dilakukan pada area nan tidak memungkinkan untuk dipertahankan lantaran aspek tata ruang dan keselamatan, seperti Kampung Bukit Duri nan warganya direlokasi ke Rusun Tumbuh Kembang Cakung dan sejumlah rusunawa lainnya.

Kelik memaparkan berasas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2018, identifikasi kondisi kekumuhan dinilai dari tujuh aspek.

Tujuh aspek itu adalah kondisi gedung gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan perlindungan kebakaran.

Sebuah RW, kata dia, dinyatakan sudah keluar dari kategori kumuh andaikan skor penilaian kekumuhannya berada di bawah periode pemisah (kriteria tidak kumuh), berasas parameter nan telah ditetapkan itu.

(antara/kid)

Add