Pemkot Surabaya Tuntaskan 99,9% Aduan Warga Lewat Hotline Lapor Cak Eri

Jakarta -

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat 20.179 kejuaraan masyarakat masuk melalui Hotline Lapor Cak Eri di nomor 0811338884. Jumlah tersebut dihimpun sejak hotline dibuka pada 6 Mei hingga 30 September 2026. Dari puluhan ribu laporan nan masuk, sebanyak 99,9% telah mendapat respons dari perangkat wilayah (PD) terkait.

Kehadiran hotline tersebut menjadi jembatan komunikasi langsung antara penduduk dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Selain menjadi wadah penyampaian kejuaraan dan penanganan persoalan di lapangan, hotline ini juga menjadi salah satu sarana untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengapresiasi partisipasi aktif penduduk nan turut mengawal pembangunan Kota Pahlawan. Ia juga menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf andaikan dalam pelaksanaannya tetap terdapat perihal nan perlu disempurnakan.

"Saya minta maaf jika selama saya menjabat sebagai wali kota berbareng jejeran Pemkot Surabaya tetap ada keahlian kami nan kurang. Namun, percayalah saya berbareng dinas-dinas tidak pernah tinggal diam," kata Wali Kota Eri, Kamis (22/10/2026).

Eri menegaskan, setiap laporan nan dikirimkan penduduk menjadi bahan pertimbangan bagi jejeran Pemkot Surabaya untuk membenahi keahlian dan mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan.

"Setiap keluhan dan angan penduduk Surabaya selalu menjadi bahan pertimbangan sekaligus penyemangat bagi saya setiap hari. Insyaallah, satu per satu pasti kami benahi," tuturnya.

Karena itu, Eri menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kota secara berkelanjutan. Ia membujuk seluruh penduduk Surabaya berperan-serta dalam pembangunan melalui program Kampung Pancasila.

"Karena itu, mari kita bersama-sama membangun Kota Surabaya melalui Kampung Pancasila. Insyaallah kota kita bakal menjadi lebih baik, sehingga semua penduduk bisa terlibat dalam pembangunan Surabaya," katanya.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan beragam persoalan lingkungan nan ditemui sehari-hari. Ia menjamin seluruh laporan dipantau secara berkala.

"Sampaikan semua keluhan dan persoalan nan kalian temui di Surabaya. Semua keluhan bisa langsung kalian sampaikan kepada saya melalui hotline Lapor Cak Eri. Nanti semua laporan bakal saya lihat satu per satu dan insyaallah saya tindak lanjuti hingga tuntas," tegasnya.

Selain melalui hotline, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan alias kejuaraan melalui aplikasi WargaKu dan akun media sosial resmi Eri Cahyadi. Ia menjamin setiap laporan dipantau secara langsung agar solusi nan diberikan betul-betul tuntas.

"Ayo kita bersama-sama menata kota kita. Saya tunggu laporannya, masukannya, untuk membangun Kota Surabaya," pesannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan nyaris seluruh kejuaraan nan masuk telah direspons oleh PD terkait. Adapun sejumlah laporan nan belum ditindaklanjuti umumnya tetap memerlukan info tambahan dari pelapor, khususnya mengenai kejelasan letak kejadian.

"Dari total 20.179 kejuaraan nan masuk sejak 6 Mei hingga 30 September 2026, sekitar 99,9 persen sudah ditanggapi. Ada beberapa laporan nan tetap memerlukan konfirmasi, misalnya kejuaraan parkir liar nan belum mencantumkan letak secara spesifik. Informasi tersebut krusial agar petugas bisa memastikan titik persoalan dan melakukan penanganan secara tepat," ujar Eddy.

Menurutnya, Hotline Lapor Cak Eri tidak hanya menjadi sarana bagi penduduk untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan bagi pemkot untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui setiap kejuaraan nan masuk, pemkot dapat mengetahui persoalan nan dihadapi masyarakat sekaligus menentukan langkah penanganan nan lebih tepat.

"Dari laporan warga, kami bisa memandang persoalan apa saja nan tetap terjadi di lapangan dan perlu segera ditangani. Ini menjadi bahan pertimbangan bagi kami untuk memperkuat pelayanan, meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah, dan memastikan kebutuhan masyarakat bisa ditindaklanjuti dengan lebih sigap dan tepat," ujarnya.

Berdasarkan pengelompokkan kejuaraan nan diterima Pemkot Surabaya, persoalan parkir menjadi kategori nan paling banyak dilaporkan, ialah sebanyak 3.697 laporan. Aduan tersebut mencakup parkir liar, penggunaan QRIS, pembayaran nontunai, hingga pelanggaran ketentuan tarif parkir.

Berikutnya, laporan mengenai lampau lintas dan pedagang kaki lima (PKL) mencapai 1.753 aduan, disusul persoalan sosial kemasyarakatan sebanyak 1.691 laporan.

Pengaduan lainnya mencakup sektor pendidikan sebanyak 1.321 laporan, prasarana jalan 1.058 laporan, gangguan ketenteraman 963 laporan, ketenagakerjaan 956 laporan, drainase dan saluran air 815 laporan, serta akomodasi umum dan sosial sebanyak 665 laporan. Sementara itu, kategori lain-lain tercatat sebanyak 1.130 laporan.

Berdasarkan perangkat wilayah penerima pengaduan, Dinas Perhubungan (Dishub) menempati urutan teratas dengan 4.738 laporan, diikuti Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) sebanyak 2.364 laporan.

Selanjutnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menerima 1.266 laporan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebanyak 1.255 laporan, Dinas Pendidikan 1.131 laporan, Dinas Sosial 1.128 laporan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebanyak 1.065 laporan.

Eddy menjelaskan, tindak lanjut atas pengaduan pada prinsipnya dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam. Namun, penyelesaian sejumlah persoalan memerlukan waktu lebih panjang lantaran melibatkan koordinasi lintas PD maupun lembaga di luar kewenangan Pemkot Surabaya.

"Prinsipnya, laporan segera ditindaklanjuti. Namun, ada persoalan nan memerlukan koordinasi dan persiapan agar penyelesaiannya betul-betul tepat. Jika belum bisa selesai dalam 1x24 jam, perangkat wilayah kudu memastikan tahapan penanganan dan rencana waktunya sehingga prosesnya tetap terarah," jelasnya.

Ia menambahkan, kejuaraan masyarakat menjadi pengingat bagi Pemkot Surabaya untuk terus memperkuat kehadiran petugas di lapangan. Dengan peningkatan kualitas pelayanan dan penjangkauan oleh perangkat daerah, persoalan penduduk diharapkan dapat terdeteksi lebih awal dan segera dituntaskan.

"Setiap laporan dan masukan dari penduduk menjadi bagian krusial bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin responsif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Surabaya," pungkasnya. (ADV)

(ega/anl)