Pemkot Bandung Serap 4.100 Pekerja Lewat Program Padat Karya 2026

Ilustrasi .(MI/Naviandri-HO/Diskominfo Kota Bandung)

PROGRAM padat karya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sepanjang 2026 menjadi penopang utama ekonomi warga. Hingga Agustus, instrumen ini terbukti efektif menekan nomor pengangguran dengan menyerap sekitar 4.100 tenaga kerja lokal.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, Jumat (28/8), mengungkapkan bahwa capaian tersebut merupakan akumulasi dari usulan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), aspirasi reses personil dewan, hingga program reguler disnaker.

“Realisasi padat karya sampai Agustus 2026 sudah menyerap sekitar 4.100 orang. Program ini berasal dari Musrenbang, reses, dan reguler,” ungkapnya.

Disnaker Kota Bandung sekarang tengah menyiapkan realisasi tahap berikutnya untuk menyasar sekitar 3.900 peserta tambahan, dengan kuota terdekat sebanyak 500 orang. Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli penduduk di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global.

“Tujuan padat karya ini memberikan stimulan kepada penduduk nan terkena akibat perubahan ekonomi. Program ini menjadi bumper ekonomi agar masyarakat tetap mempunyai daya beli dan tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari,” jelas Yayan.

Melalui program ini, setiap peserta menerima insentif sebesar Rp1,7 juta. Selain memberikan penghasilan langsung, perputaran biaya tersebut diproyeksikan bisa memicu stimulus ekonomi di tingkat tapak.

"Selain faedah ekonomi, program padat karya juga memberikan akibat sosial dan lingkungan nan signifikan. Berbagai aktivitas nan dilakukan peserta, seperti pembersihan lingkungan dan pemeliharaan akomodasi umum, turut membantu menciptakan area nan lebih bersih dan nyaman. Dampaknya ada dua. Pertama, sebagai penopang ekonomi masyarakat. Kedua, lingkungan menjadi lebih bersih dan tertata,” tandasnya.

Melihat tingginya respons positif penduduk di nyaris seluruh kecamatan, Pemkot Bandung berkomitmen melanjutkan skema ini pada 2027. Disnaker telah mengusulkan alokasi anggaran melalui Rencana Kerja dan Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKA-PPAS).

"Kami berharap, program padat karya tidak hanya menjadi sarana pemberian support ekonomi, tetapi juga bisa menghasilkan faedah nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Namun nan paling krusial kudu ada produktivitasnya, ada hasil nan dirasakan masyarakat. Jadi bukan sekadar menerima uang, tetapi juga menghasilkan faedah bagi lingkungan dan penduduk sekitar,” sambungnya. (AN/P-2)