Pemkab OKU Gandeng Kejari dan BPN Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf

, BATURAJA, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh aset wakaf mempunyai kepastian norma nan kuat.

Bupati OKU Teddy Meilwansyah di Baturaja, Jumat, menyatakan kerja sama tersebut dilakukan agar proses publikasi sertifikat tanah wakaf dapat melangkah lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa tanah wakaf bukan sekadar aset, melainkan amanah umat nan diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan sosial.

Menurut Teddy, persoalan sengketa tanah di Kabupaten OKU tetap sering terjadi lantaran belum adanya kekuatan norma tetap. "Keberadaan tanah wakaf kudu mempunyai kepastian norma nan jelas untuk meminimalisir terjadinya sengketa tanah di kemudian hari," ujarnya.

Komitmen Hindari Konflik Aset Umat

Bupati Teddy berambisi kerjasama ini menjadi pendorong percepatan sertifikasi seluruh tanah wakaf di wilayahnya. Dengan demikian, beragam potensi persoalan dan bentrok pada masa mendatang dapat dihindari. “Saya percaya dan percaya kita semua mempunyai komitmen nan sama untuk menjaga amanah dalam memberikan kepastian norma serta kenyamanan bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kejari OKU Rudhy Parhusip menyampaikan bahwa penandatanganan kerja sama ini bermaksud meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah norma dalam bagian perdata dan tata upaya negara. Pihaknya siap memberikan support penuh melalui pendampingan hukum.

Rudhy menegaskan bahwa tanah wakaf nan bersertifikat dapat terhindar dari potensi sengketa, bentrok kepemilikan, penyalahgunaan aset, maupun beragam persoalan norma lainnya. "Dengan adanya sertifikat, tanah wakaf dapat memberikan faedah nan optimal bagi masyarakat di wilayah setempat," ujarnya.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara