Pemkab Aceh Tamiang Targetkan Realisasi Tambahan TKD Tuntas November 2026

Jakarta -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang mempercepat realisasi anggaran pemulihan pascabencana dengan menargetkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) selesai dibelanjakan pada November 2026. Percepatan diarahkan untuk memulihkan jalan, jembatan, titik longsor, serta prasarana dasar nan menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Per 25 Agustus 2026, realisasi shopping tambahan TKD Aceh Tamiang mencapai Rp8,1 miliar dari pagu Rp36,8 miliar alias sekitar 22 persen. Capaian tersebut meningkat dibandingkan posisi 24 Juli 2026 nan tetap berada pada 3,58 persen. Anggaran diprioritaskan untuk sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan jasa dasar bagi masyarakat terdampak.

Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi mengatakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) nan menerima anggaran telah dipetakan perkembangan kegiatannya. Pemerintah kabupaten menargetkan pekerjaan dan realisasi anggaran dapat dituntaskan lebih awal sebelum berakhirnya tahun anggaran.

"Jadi, masing-masing SKPK nan menerima anggaran tersebut sudah kita petakan progres kegiatannya. Kita ketahui bahwa anggaran ini kudu lenyap di Desember. Maka itu, saya harapkan pada November kelak ini sudah 100 persen," kata Armia dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).

Hal itu dia katakan dalam rapat koordinasi berbareng Satgas PRR di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Aceh, Selasa (25/8).

Untuk menjaga sasaran tersebut, Bupati dan Sekretaris Daerah bakal mengevaluasi perkembangan aktivitas setiap pekan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan realisasi finansial sejalan dengan mutu pekerjaan bentuk dan pertanggungjawaban anggaran.

"Kami bakal terus mengejar, mengawasi, dan mengevaluasi setiap minggu. Nanti bakal dievaluasi oleh saya sendiri selaku Bupati dan juga Pak Sekda agar progres ini bisa terlaksana dengan baik," ujar Armia.

Selain tambahan TKD, Pemkab Aceh Tamiang mengoptimalkan support finansial antardaerah sebesar Rp52 miliar. Bantuan tersebut berasal dari Pemerintah Kota Medan sebesar Rp50 miliar dan Pemerintah Kota (Pemkot) Padang sebesar Rp2 miliar untuk menangani jalan terdampak longsor serta pembenahan drainase permukiman di titik rawan banjir. Sebagian besar aktivitas saat ini memasuki tahap Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Pemkab juga menyiapkan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Kabupaten/Kota sebesar Rp1,04 miliar untuk mendukung program pemulihan. Pemanfaatannya antara lain diarahkan bagi pembangunan akses jalan menuju kediaman tetap serta perbaikan sarana wudu dan toilet masjid nan terdampak bencana.

Armia meminta seluruh anggaran pemulihan dari pemerintah pusat dapat diserap secara optimal tanpa menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Rendahnya serapan berisiko memengaruhi alokasi anggaran wilayah pada tahun berikutnya.

Perwakilan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Imran, mengapresiasi peningkatan realisasi TKD Aceh Tamiang sekaligus mendorong percepatan pada seluruh sumber anggaran pemulihan.

"Saya mau menyampaikan, jika anggaran kita sampai akhir tahun tetap ada nan sisa, gimana transfer mau ditambah tahun depan? Bagaimana kita membuktikan transfer itu kurang, sementara rupanya ada nan sisa? Kalau memang kurang, semestinya sebelum akhir tahun sudah 100 persen realisasinya. Tapi jika tetap 23 persen, gimana kita mau bilang kurang," kata Imran.

(akn/ega)