Pemerintah Waspadai Krisis Polusi Udara Pasca-Musim Hujan

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo (Foto: Ist)

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan, pentingnya pengendalian pencemaran udara. Upaya nan dilakukan kudu terukur, berbasis data, serta melibatkan kerjasama antardaerah.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo menyampaikan perihal tersebut saat membuka forum obrolan berjudul “Rencana Strategis Kebijakan dan Koordinasi Antar Daerah dalam Pengendalian Krisis Pencemaran Udara: Studi Kasus Krisis Pencemaran Udara Jabodetabek 2023” di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Menurut Yusharto, forum tersebut digelar sebagai langkah antisipatif untuk mencegah terulangnya krisis pencemaran udara, khususnya saat memasuki musim tandus setelah berakhirnya musim hujan.

Pengalaman krisis polusi udara pada 2023 kudu menjadi alarm. Kala itu konsentrasi partikel lembut berukuran 2,5 mikron (PM2.5) meningkat tajam dan menimbulkan akibat serius bagi kesehatan masyarakat.

“Kegiatan kita kali ini sifatnya responsif untuk menghadapi situasi nan mungkin saja terjadi kembali setelah memasuki musim kemarau, jika tidak dikendalikan dengan baik, kita berpotensi menghadapi kembali krisis pencemaran udara seperti nan terjadi pada tahun 2023,’’ katanya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari

Follow