Pemerintah Umumkan Bakal Ada Pengurangan Anggaran Program MBG

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengemukakan, dari hasil kalkulasi dan pembenahan tata kelola, bakal ada pengurangan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini bakal ada pengurangan kebutuhan anggaran dari Program MBG ini, maka kami meminta waktu untuk menghitung dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Badan Gizi Nasional (BGN). Jadi, dari proses penataan kelak bakal bisa kita hitung dengan lebih jeli sesungguhnya anggaran nan dibutuhkan untuk Program MBG ini totalnya menjadi berapa," ujar Prasetyo usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Kamis (11/6).

Per tahun 2026, anggaran MBG telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Mensesneg menegaskan, pemerintah telah menyepakati berbareng mengenai penataan menyeluruh dari Program MBG, nan ditargetkan dapat selesai dalam waktu satu bulan ke depan.

"Kalau bicaranya waktu, tentu secepat-cepatnya lantaran memang kan sebetulnya ada klaster-klaster permasalahan. Jadi, nan sebagian besar kan melangkah sesuai dengan sistem dan standar operasional prosedur (SOP) nan sudah ditetapkan, jadi itu jalan terus. Nah, ada klaster-klaster nan memang kudu kita tata ulang dan benahi, termasuk untuk kita segera prioritaskan juga di wilayah nan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk bisa secepatnya mendapatkan faedah dari Program MBG ini," paparnya.

Prasetyo menambahkan, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan penerima MBG dari golongan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) dalam waktu dua pekan ke depan.

Dalam proses penataan itu, pemerintah juga melakukan penataan ulang alias refocusing penerima manfaat, termasuk mengurangi pengedaran ke sekolah-sekolah nan berasas info dan prioritas tidak masuk dalam prioritas penyaluran MBG.

"Kemudian bakal terjadi apa nan disebut dengan kesepakatan, alias sekolah apakah termasuk layak alias prioritas untuk menerima MBG alias tidak, kan begitu lantaran memang sejak awal standar operasional prosedurnya seperti itu," kata Prasetyo.

Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan terdapat pembengkakan sebanyak 6.877 titik SPPG nan menyebabkan kemungkinan pemborosan sebesar Rp12 triliun per tahun.

"Rencana awal titik itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik," ujar Zulhas.

Selain itu, juga terdapat pembengkakan titik SPPG di wilayah 3T dari nan semula ditargetkan sebanyak 2 ribu menjadi 8.617 titik.

"Perlu penataan nan menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen nan baru untuk membenahi program nan sangat penting," ujar Zulhas.

Sedangkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar penyelenggaraan program tidak membebani finansial negara tanpa mengubah sasaran pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.

Langkah pertama nan dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berasas virtual account nan bakal ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapabilitas jasa dengan jumlah penerima faedah di masing-masing wilayah.

(antara/gil)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]