Pemerintah Tegaskan Komitmen Ekonomi Hijau demi Gaet Investor

ilustrasi(Antara)

Delegasi investor Amerika Serikat (AS) dan dunia menilai prospek investasi berkepanjangan di Indonesia menjanjikan. Namun, mereka mengingatkan bahwa keputusan investasi ke depan bakal sangat berjuntai pada konsistensi pemerintah dalam menjaga tata kelola lingkungan, mulai dari pengendalian deforestasi hingga penguatan standar Environmental, Social and Governance (ESG).

Pandangan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara delegasi enam lembaga investasi nan dipimpin Chairman of the Board of the U.S.-Indonesia Society sekaligus mantan Duta Besar AS untuk Indonesia, Robert O. Blake Jr., dengan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat di Jakarta, Selasa (4/8). Delegasi penanammodal terdiri atas Seventh AP Fund, Green Century Capital Management, KLP Asset Management, UBS, Saturna Capital, dan Ziranjiti.

Dalam pertemuan tersebut, Blake Jr. menyampaikan bahwa Indonesia dipandang sebagai salah satu negara dengan potensi terbesar untuk investasi berkepanjangan berkah kekayaan modal alam, keanekaragaman hayati, persediaan karbon, serta kesempatan pengembangan ekonomi hijau.

Meski demikian, para penanammodal menekankan bahwa minat investasi bakal dipengaruhi oleh keahlian Indonesia mempertahankan tren penurunan deforestasi, memperbaiki tata kelola lingkungan di sektor pertambangan, meningkatkan penerapan standar ESG, menjaga kredibilitas pasar karbon nasional, melindungi keanekaragaman hayati, serta memberikan kepastian kebijakan jangka panjang.

Menanggapi perihal tersebut, Jumhur menekankan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Menurut dia, ketahanan pangan dan pengembangan bioetanol menjadi prioritas strategis nasional nan tetap dijalankan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan.

Pemerintah, kata Jumhur, juga bakal mengoptimalkan pemanfaatan lahan terdegradasi melalui program restorasi ekologi dalam Gerakan Nasional Tobat Ekologis.

Ia menambahkan, beragam kebijakan Presiden Prabowo Subianto diarahkan untuk memperkuat transisi menuju ekonomi hijau, termasuk melalui penerapan biodiesel B50 nan resmi diluncurkan pada 17 Juli 2026.

"Kebun sawit dan kebun tebu kami juga untuk mendorong program B50 nan itu jauh lebih ramah lingkungan, selain untuk ketahanan pangan dan menciptakan green jobs," ujar Jumhur.

Selain program biodiesel B50, pemerintah menargetkan pembangunan panel surya berkapasitas 100 gigawatt, mempercepat dekarbonisasi sektor industri, mewajibkan industri minyak dan gas menerapkan teknologi Carbon Capture Storage (CCS), serta mengurangi emisi metana dari tempat pembuangan akhir melalui pembangunan Pembangkit Sampah untuk Energi Listrik (PSEL). Jumhur juga menyatakan pemerintah bakal memperkuat sistem audit lingkungan, meningkatkan jumlah auditor, serta memperketat pengawasan dan penegakan norma di bagian lingkungan hidup.

Dalam kesempatan itu, dia memperkenalkan paradigma pembangunan nan disebut Development through Environmental Protection, ialah pendekatan nan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai fondasi pembangunan ekonomi. Menurutnya, strategi tindakan suasana Indonesia sekarang bertumpu pada tiga pilar, ialah mitigasi, adaptasi, dan kemakmuran (prosperity), agar faedah ekonomi dari konservasi lingkungan juga dirasakan masyarakat lokal dan masyarakat adat. (E-3)