Pemerintah Siapkan Fitur Marketplace di Aplikasi SAPA UMKM, Begini Fungsinya

Pemerintah sedang menyiapkan fitur marketplace nan bakal menjadi bagian dari pengembangan sistem aplikasi SAPA UMKM. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan melalui fitur tersebut, pelaku UMKM nantinya dapat memasarkan dan menjual produknya kepada pembeli melalui satu platform.

“Di dalam (aplikasi) baru kita masuk kepada marketplace untuk UMKM nan mereka bisa berdagang di sini jika fiturnya sudah jadi, sudah ready. Sekarang sedang dalam proses,” ucap Maman dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi SAPA UMKM di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (12/8).

Maman menjelaskan pengembangan marketplace ini dilakukan secara berjenjang setelah proses onboarding UMKM dan integrasi beragam jasa dalam SAPA UMKM berjalan. Saat ini, fitur marketplace tersebut telah siap dan sedang dalam proses integrasi dengan PaDi UMKM.

“Saya pikir jika ditanya waktu (implementasinya), ya semangatnya kita pokoknya kudu ada percepatan dalam semua integrasi ini,” ungkap Maman.

Maman mengatakan marketplace tersebut nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi pelaku UMKM sebagai penjual. Masyarakat umum alias non-UMKM juga dapat mengakses platform tersebut untuk memandang beragam produk nan tersedia dari sejumlah wilayah di Indonesia dan melakukan transaksi.

“Jadi mereka juga bisa memandang potensi produk-produk apa aja nan ada di wilayah Papua. Misalnya, nan ada di wilayah Jawa Tengah gitu, dan kelak itulah tadi kita bakal siapkan fitur namanya Pasar SAPA UMKM,” jelas Maman.

Di sisi lain, Maman mengungkapkan platform marketplace lain seperti Shopee dan Tokopedia tetap beraksi seperti biasa sesuai kebijakan masing-masing.

“Kalau itu kan tidak masuk kelak di dalam sistem SAPA UMKM, lantaran mereka sudah punya (sistem) sendiri kan,” ujar Maman.

Maman membeberkan, SAPA UMKM sendiri saat ini mempunyai database sekitar 12,7 juta UMKM, tetapi baru sekitar 15.000 UMKM nan aktif menggunakan fitur pelayanan nan tersedia.

“Kenapa ada komparasi nan cukup tinggi dari nan tadi kurang lebih 12 juta sampai ke 15.000? Karena kan kita untuk memberikan pelayanan kita perlu integrasi sistem dengan semua institusi,” tutur Maman.