Pemerintah Sasar Ekspor Pupuk ke India, Filipina, Brazil dan Bangladesh

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia mencatat tonggak baru transformasi industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia senilai sekitar Rp7 triliun. Capaian ini menjadi simbol penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok pupuk dunia sekaligus menandai perubahan dari negara nan sebelumnya menghadapi persoalan pasokan menjadi negara dengan surplus produksi pupuk nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat menghadiri dan meninjau langsung pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (14/5/). Pelepasan tersebut menjadi tonggak baru penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.

Mentan Amran menjelaskan ekspor perdana nan dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton dan bakal terus ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.

"Rencana kita bakal ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton," ujarnya.

Mentan Amran mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka kesempatan pasar baru di beragam negara.

"Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya," ujar Mentan Amran.

Menurut Mentan Amran, setelah Australia, pemerintah mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lain seperti India, Filipina, Brazil, dan Bangladesh.

"Selain itu dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beebrapa negara lain juga berkeinginan meminta ialah Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara nan berkeinginan pupuk urea dari Indonesia. Ini nan kita syukuri dan banggakan," ungkapnya.

Keberhasilan tersebut, lanjut Mentan Amran, tidak terlepas dari beragam kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.

Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima faedah hingga sekitar 160 juta orang nan mengenai langsung dengan sektor pertanian.

Selanjutnya Presiden Prabowo juga mengambil kebijakan strategis berupa penurunan nilai pupuk bersubsidi sebesar 20% tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani terhadap pupuk.

"Di saat ada geopolitik bumi memanas, Indonesia Alhamdulillah nilai pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi, "ujar Mentan Amran.

Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 patokan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pengedaran pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan-PIHC-Gapoktan/Koperasi-Petani agar pupuk lebih sigap diterima petani.

Selain itu, pemerintah melakukan reformasi sistem subsidi pupuk nasional dengan menghapus beragam komponen inefisiensi seperti untung bahan baku, beban kembang bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan bisa menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama nan royal daya menjadi akomodasi baru nan lebih efisien. Efisiensi biaya produksi pupuk baru tercatat mencapai 26 persen lebih rendah dibanding pabrik lama.

Melalui reformasi skema subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai tahun 2035 sekaligus menekan potensi pemborosan Rp14,4 triliun per tahun.

Era Presiden Prabowo juga ditandai dimulainya proyek strategis baru, di antaranya groundbreaking Pabrik NPK Nitrat di Cikampek pada 23 Desember 2025 dan revamping Pabrik Amoniak PKT-2 Bontang pada 29 Januari 2026.

Pemerintah juga mulai mengembangkan proyek methanol nasional di Aceh dan Bontang dengan kapabilitas mencapai 2,5 juta ton dan investasi sekitar USD1,8 miliar guna mendukung kebutuhan biodiesel serta mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri.

Mentan Amran menegaskan, seluruh pembenahan sektor pupuk tersebut diarahkan bukan hanya untuk memperkuat industri nasional, tetapi juga mendukung swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi impor, serta membangun kemandirian industri pupuk nasional di tengah tantangan krisis pangan dan geopolitik global.

"Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional," tegas Mentan Amran.

(bul/bul)

Add