Pemerintah Petakan 15 Segmen Giant Sea Wall dari Serang sampai Gresik

Jakarta - Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa di area Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa. Proyek tersebut bakal dibagi ke dalam 15 segmen, dari Serang hingga Gresik.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto membahas progres pembangunan giant sea wall, Selasa (12/5/2026). Menurutnya, pemerintah tetap mendalami kondisi masing-masing wilayah sebelum proyek dijalankan.

"Jadi tadi sudah kami laporkan juga bahwa di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen. Dan sedang didalami, baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya," kata Didit.

Didit mengatakan pemerintah tetap memerlukan penilaian dan asesmen lanjutan mengenai kondisi tiap daerah, termasuk akibat sosial dan ekonomi masyarakat di area terdampak pembangunan. Menurut Didit, area Pantura selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, dari nelayan, petani, hingga petambak.

Oleh lantaran itu, pemerintah mau memastikan aspek mitigasi serta akibat sosial-ekonomi menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan proyek. "Memang di wilayah tersebut terdapat aktivitas ekonomi nan dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek (sosial ekonomi) ini nan bakal kita dampingkan kelak di dalam rangka penyelenggaraan aktivitas pembangunan," ujarnya.

Didit mengungkapkan sejumlah titik prioritas pembangunan giant sea wall sebenarnya sudah dibahas dalam rapat koordinasi sebelumnya. Namun, pemerintah belum mengambil keputusan final lantaran tetap memerlukan kajian lebih mendalam.

"Untuk titik-titik nan diutamakan, kemarin pada saat rapat di IPK, Rapat Koordinasi, kita sudah ada beberapa titik nan memang menjadi pengganti di dalam penyelenggaraan aktivitas pembangunan. Namun demikian, ini titik-titik tetap belum kita putuskan lebih lanjut lantaran kudu didalami," ujarnya.

"Pertama misalkan Teluk Jakarta, di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Tapi untuk 15 segmen ada sub-segmennya dan seksi-seksinya di dalamnya ini perlu kudu ada kolaborasi," lanjutnya.

Terkait agenda pembangunan, Didit mengatakan pemerintah tetap menghitung timeline penyelenggaraan proyek melalui skema backward planning. Menurutnya, seluruh komponen kudu dimasukkan sebelum penetapan agenda final dilakukan.

"Untuk timeline-nya kita sedang atur penyelenggaraan kegiatannya ini, dihitung backward planning-nya berapa lama. Karena kudu semua komponen dimasukkan," ucapnya.

(eva/fca)