Pemerintah Pertimbangkan HGB dan HGU di Tanah Wakaf

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, pihaknya tengah mengkaji publikasi Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) di atas tanah wakaf.

"Kami sudah datang kepada lembaga Bahtsul Masail NU, kami sudah obrolan sama Majelis Tarjih Muhammadiyah, kami sudah datang kepada Dewan Syariah Nasional MUI untuk apa? Untuk membolehkan demi kepentingan wakaf produktif, apakah diperbolehkan menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) alias Hak Guna Usaha (HGU) di atas tanah wakaf," kata dia dalam aktivitas ICOP 2026 di Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan terdapat dua jenis tanah wakaf, ialah muayyan dan ghoiry muayyan. Menurutnya, wakaf muayyan kudu sesuai dengan apa nan disebut saat akad. Jika diperuntukan untuk masjid, maka kudu dilakukan.

Sementara ghoiru muayyan, kata Nusron, itu tidak spesifik diperuntukannya. Meski begitu, tanah tersebut kudu dikelola dengan produktif dan digunakan untuk kemaslahatan umat.

"Tapi ada nan sifatnya ghoiru muayyan, wakafnya tidak ditentukan. 'Kami wakafkan tanah kami untuk kemaslahatan dan kemajuan serta kesejahteraan umat'. Ini berfaedah tanah kudu produktif agar menghasilkan," jelasnya.

Nusron membeberkan, tanah wakaf nan seperti ini menjadi tidak menarik bagi para pengusaha, hingga akhirnya tanah tersebut tidak dikelola secara produktif.

Kondisi ini, ungkap dia, menjadi salah satu halangan bagi tanah wakaf produktif di Indonesia. Hal ini menjadi argumen Kementerian ATR/BPN mengkaji publikasi HGB-HGI di atas tanah wakaf, termasuk meminta pendapatan dari pada pemuka agama.

"Kami sudah minta pendapat fatwa gimana dampaknya dan risikonya hukumnya menerbitkan kewenangan guna gedung maupun kewenangan guna upaya di atas tanah wakaf nan orang pemegang kewenangan guna gedung tadi statusnya sewa alias bagi hasil kepada nadzir wakaf," kata Nusron.