Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Korban Gempa NTT

Mendagri Tito Karnavian meninjau wilayah terdampak gempa NTT.(Kemendagri)

Pemerintah mempercepat pendataan kerusakan rumah penduduk terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai dasar penyaluran support perbaikan rumah. Pemerintah menyiapkan support Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp70 juta untuk rusak berat.

Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh Safrizal ZA mengatakan percepatan pendataan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam penanganan akibat gempa NTT. Menurut dia, kecepatan penyaluran support sangat berjuntai pada kelengkapan info kerusakan nan disusun pemerintah daerah.

"Pak Tito menyatakan kecepatan support sangat tergantung dari pendataan. Kalau didatakan, sudah sampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari," jelas Safrizal.

Safrizal menyampaikan perihal tersebut setelah mendampingi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selama lima hari di wilayah terdampak gempa NTT. Kehadiran Tito berbareng sejumlah kementerian dan lembaga merupakan tindak lanjut petunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau langsung kondisi masyarakat sekaligus mempercepat penanganan bencana.

Selama berada di NTT, pemerintah menggelar rapat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan beragam pemangku kepentingan, berbincang dengan penyintas, serta memberikan pengarahan kepada pemerintah wilayah mengenai langkah penanganan akibat gempa. Tito juga meminta pemerintah wilayah mempercepat pendataan kerusakan rumah warga. Pendataan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa dan kemudian direkap oleh pemerintah kabupaten.

"Pendataan kerusakan rumah berjenjang dari desa. Nanti desa menyampaikan kepada Pak Bupati. Bupati kelak merekap rumah siapa rumahnya rusak ringan, sedang, alias berat," kata Safrizal.

Dalam proses tersebut, pemerintah wilayah diminta mengerahkan kepala desa hingga perangkat kecamatan agar pendataan dapat dilakukan secara sigap dan akurat. Data nan telah direkap selanjutnya menjadi dasar pengajuan support pemerintah. Selain percepatan pendataan, pemerintah juga memastikan proses verifikasi melibatkan unsur penegak norma di daerah. Data kerusakan nan telah sampai kepada bupati kudu ditandatangani Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat. Menurut Safrizal, sistem tersebut diperlukan agar proses penyaluran support dapat melangkah tertib sekaligus memastikan support diberikan kepada penduduk nan terdampak.

Safrizal menuturkan pemerintah pusat sejak hari pertama gempa telah bergerak melakukan penanganan di wilayah terdampak. Kehadiran pemerintah tidak hanya dilakukan melalui koordinasi antarlembaga, tetapi juga dengan mendengar langsung aspirasi penyintas dan memberikan pengarahan kepada pemerintah daerah.

"Jadi sejak hari pertama gempa bumi, negara sudah datang dan melakukan di letak bencana. Pemerintah pusat tidak tinggal diam. Ini membuktikan penduduk tidak sendiri menghadapi bencana," ungkap Safrizal.

Dalam kunjungan tersebut, Tito juga memimpin Upacara HUT ke-81 RI di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, Senin (17/8/2026). Upacara nan semula direncanakan diikuti Tito di Istana Negara Jakarta tersebut dipindahkan ke NTT setelah pemerintah memutuskan meninjau langsung wilayah terdampak gempa.

Setelah upacara, rombongan Mendagri mengunjungi Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Dalam kunjungan tersebut, Tito berbincang dengan penyintas gempa dan meminta pemerintah wilayah mempercepat pendataan akibat bencana.

Safrizal nan sebelumnya bekerja sebagai Pj Gubernur Aceh periode 2024–2025 mengatakan pengalamannya bekerja di wilayah terdampak musibah membikin dirinya memandang pentingnya kecepatan respons pemerintah. Menurutnya, penyintas memerlukan kepastian mengenai langkah penanganan dan support nan bakal diberikan pemerintah.

Kunjungan pemerintah pusat ke NTT, lanjut dia, menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan musibah melangkah secara terpadu dan masyarakat terdampak memperoleh support untuk memulihkan kondisi pascabencana. (E-3)