Pemerintah Pantau Dampak Perjanjian Damai AS-Iran terhadap Harga BBM Nonsubsidi

, JAKARTA, – Pemerintah Indonesia tengah memantau secara saksama akibat dari perjanjian tenteram nan baru saja diteken antara Amerika Serikat (AS) dan Iran terhadap penyesuaian nilai bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri, khususnya BBM nonsubsidi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pertimbangan bakal segera dilakukan.

Airlangga menjelaskan bahwa aspek utama nan bakal dipertimbangkan dalam pertimbangan nilai BBM domestik adalah antisipasi pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis nan vital bagi pengedaran minyak global. "Dengan dibukanya kembali Selat Hormuz, kita bakal memandang penyesuaian nilai lagi," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6).

Meski demikian, dia menekankan bahwa akibat dari kesepakatan tenteram tersebut terhadap nilai BBM lokal tidak bakal terjadi secara otomatis. Pemerintah, menurutnya, tetap perlu mengawasi penerapan konkret dari perjanjian di lapangan sebelum mengambil langkah penyesuaian.

Penurunan Harga Minyak Dunia

Terobosan diplomatik antara kedua negara terjadi pada Kamis awal hari ketika Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden AS Donald Trump secara digital dan jarak jauh menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Perjanjian ini bermaksud untuk mengakhiri bentrok nan melibatkan AS, Israel, dan Republik Islam Iran.

Seiring dengan penandatanganan kesepakatan tenteram tersebut, nilai minyak mentah dunia dilaporkan telah merosot ke bawah level US$80 per barel. Kondisi ini membuka kesempatan bagi penyesuaian nilai BBM di beragam negara, termasuk Indonesia.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani, menyambut hangat kesepakatan itu. Ia menilai perjanjian ini mempunyai potensi untuk menstabilkan dan mendorong perekonomian Indonesia ke depan. "Kita kudu optimistis bahwa ekonomi kita bakal berkinerja baik dan maju ke depannya, terutama dengan adanya kesepakatan antara Presiden Trump dan pemerintah Iran," kata Rosan.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara