Pemerintah Kompak Sebut Harga Pertamax Bisa Turun Lagi, Ini Syaratnya

1 jam yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memberi sinyal bahwa nilai Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, termasuk Pertamax, berpotensi kembali turun. Terutama andaikan tren penurunan nilai minyak mentah bumi berlanjut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis melemahnya nilai minyak dunia bakal berakibat positif terhadap nilai BBM non-subsidi di dalam negeri.

Sebagaimana diketahui, PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian nilai BBM non subsidi pada 10 Juni 2026 seiring lonjakan nilai minyak dunia. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

"Tetapi saya percaya dengan potensi menurunnya nilai minyak bumi nilai Pertamax dan lain-lain bakal turun. Fondasi pertumbuhan ekonomi kita bakal semakin kuat," kata Purbaya dikutip Selasa (23/6/2026).

Dia mengakui kondisi ketika nilai minyak bumi naik, Indonesia berada dalam ujian nan sulit. Namun, dia memandang Indonesia telah melewati ujian nan susah tersebut.

"Tinggal memperbaiki kondisi nan sudah ada," katanya. Dengan perbaikan ini, dia percaya pertumbuhan ekonomi nan lebih tinggi ke depannya bisa tercapai.

Harga minyak bumi bergerak turun pada perdagangan Senin pagi (22/6/2026), setelah pekan lampau mengalami koreksi tajam akibat meredanya kekhawatiran pasokan dari Timur Tengah.

Terpisah, Juru Bicara Menteri ESDM Dwi Anggia menegaskan bahwa nilai BBM non subsidi diantaranya produk RON 92 Pertamax berpotensi kembali turun jika nilai minyak bumi mengalami penurunan.

Dwi menjelaskan BBM non subsidi mengikuti sistem nilai pasar. Hal itu juga tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG/01/MEM.M/2022 nan mengatur formula nilai dasar kalkulasi satuan BBM.

"Apakah (Pertamax) bisa turun lagi? pasti. Ketika nilai minyak bumi turun, sudah bisa dipastikan nilai BBM non-subsidi juga bakal turun. Begitu juga sebaliknya, ketika nilai minyak bumi mengalami kenaikan, mau tidak mau, tidak terhindarkan nilai BBM non-subsidi kudu menyesuaikan dengan nilai keekonomiannya," katanya, di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah pekan lalu.

(pgr/pgr)

Add