Pemerintah Kaji Revisi Rencana Usaha Penyediaan Listrik 2025-2034

2 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji untuk merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025-2034.

Rencana tersebut dilakukan untuk memastikan perencanaan penyediaan listrik nasional menjadi lebih elastis dan sesuai dengan kebutuhan daya nasional.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan pembahasan mengenai koreksi dalam arsip perencanaan tersebut.

Dia menyebut tujuannya agar sektor ketenagalistrikan bisa lebih responsif terhadap perubahan nan terjadi.

"Ada beberapa memang untuk RUPTL itu nan memang ada koreksilah kira-kira seperti itu. Nah kita lakukan pembahasan," ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Rencana pertimbangan tersebut juga mempertimbangkan elastisitas jangka waktu perencanaan agar tidak terpaku pada pola nan saat ini berlaku. Pemerintah berkomitmen untuk menghasilkan izin nan bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta kebutuhan prasarana daya di masa depan.

"Yang jelas nan seperti saya sampaikan tadi bahwa setiap izin kita buat agar gimana caranya izin lebih adaptif lah kira-kira gitu," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah berencana bakal menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP/Geothermal).

Menurut Bahlil, rencana transisi ke daya bersih ini kemungkinan bisa dilaksanakan tak lama dari hari Lebaran. Hal ini diungkapkan Bahlil usai Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, mengenai kerja Satgas EBTKE di Istana Negara, Kamis (12/3/2026).

"Bangun dulu dong (PLTS), jika di-stop, belum dibangun kan penggantinya tidak ada. Jadi paralel begitu dibangun, begitu sudah langsung COD (Commercial Operation Date), PLTD-nya dimatikan," kata Bahlil.

Sejalan dengan perihal itu, Bahlil juga bakal melakukan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.

Hanya saja, Ketua Umum Partai Golkar ini belum mau membeberkan letak PLTD nan bakal dihentikan. Namun, upaya ini menurutnya dilakukan untuk menjaga kesiapan listrik jangka panjang di tengah bentrok geopolitik nan memanas.

RUPTL 2025-2034

Asal tahu saja, peta jalan kelistrikan itu disusun dengan merujuk pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Kebijakan Energi Nasional (KEN). Dari kedua kerangka itulah RUPTL lahir sebagai 'ruh' perencanaan nan menerjemahkan kebijakan ke langkah operasional.

"Jadi RUPTL kita sudah sesuai dengan RUKN dan KEN ini semacam RUKN UU nya, PP nya itu KEN, rohnya itu RUPTL nya. Ini adalah pohon rujukan lahirlah RUPTL agar kita gak keluar dari bingkai," ungkap Bahlil dalam Konferensi Pers mengenai peluncuran RUPTL PLN 2025-2034 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Adapun, Pemerintahan Prabowo-Gibran menempatkan kedaulatan daya dan transisi daya sebagai salah satu program prioritas nasional. Nah, RUPTL sendiri berkedudukan sebagai instrumen nan menjadi pedoman utama dalam penerapan penyediaan dan kesiapan tenaga listrik nasional.

"Kita tahu berbareng bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran salah satu program kedaulatan daya dan transisi energi. RUPTL ini instrumen pedoman dalam penerapan kesiapan listrik kita," ucapnya.

Data Kapasitas Pembangkit di RUPTL

Pemerintah menargetkan tambahan kapabilitas pembangkit listrik baru dalam RUPTL 2025-2034 ini sebesar 69,5 Giga Watt (GW).

Dari sasaran tambahan pembangkit tersebut, sekitar 42,6 GW bakal berasal dari pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT), 10,3 GW dari sistem penyimpanan daya (storage), dan 16,6 GW dari pembangkit berbasis daya fosil.

Adapun rinciannya untuk kapabilitas pembangkit EBT adalah sebagai berikut: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 17,1 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 11,7 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) 7,2 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 5,2 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi 0,9 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) 0,5 GW.

Sementara itu, untuk kapabilitas sistem penyimpanan daya mencakup PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6,0 GW. Kemudian, untuk pembangkit fosil tetap bakal dibangun sebesar 16,6 GW, terdiri dari gas 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW.

(wia)

Add