Pemerintah Jadikan Satgas Darat sebagai Ujung Tombak Penanganan Karhutla

Petugas dari Manggala Agni Daops Sumatera XIV-Banyuasin memberikan aba-aba kepada rekannya saat melakukan pemadaman kebakaran lahan di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Minggu (16/8/2026).( ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

PEMERINTAH menetapkan operasi satuan tugas (satgas) darat sebagai ujung tombak dalam menanggulangi kebakaran rimba dan lahan (karhutla), khususnya di enam provinsi prioritas di Pulau Kalimantan dan Sumatera.

Mengutip keterangan resmi Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Republik Indonesia, Forkopimda di wilayah diminta memperkuat kesiapan logistik peralatan maupun sumber daya personel seiring krusialnya peran operasi darat.

“Pemantauan dan pengawasan ketat di wilayah menjadi krusial untuk mencegah eskalasi titik api dan akibat lingkungan nan lebih luas,” bunyi simpulan Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla 2026 nan digelar pada Jumat (21/8)..

Adapun enam provinsi nan menjadi prioritas utama penanganan karhutla berbasis akibat tinggi mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memproyeksikan puncak akibat karhutla berjalan pada Agustus hingga September 2026.

Data pantauan titik panas dan pencemaran kabut asap lintas pemisah periode 1–20 Agustus 2026 menunjukkan peralihan musim menyebabkan angin dominan berembus dari tenggara ke barat nan memicu penyebaran karhutla. BNPB mencatat sebaran asap apalagi telah melewati pemisah negara Indonesia-Malaysia sejak 6 Agustus 2026.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kejadian El-Nino memperkuat hingga awal 2027, sehingga memicu kondisi cuaca di Indonesia menjadi lebih kering dalam lama lebih lama.

BNPB mengungkapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat dilakukan hingga akhir Agustus akibat minimnya pertumbuhan awan hujan. Alhasil, penanganan karhutla mengandalkan operasi satgas darat nan didukung oleh satgas udara.

Pemerintah menyiagakan 38 unit armada udara nan terdiri atas 13 helikopter/pesawat patroli serta 25 unit water bombing. Sejumlah unit dioperasikan secara hibrida untuk campuran patroli, OMC, maupun water bombing.

Guna mempertegas penegakan hukum, pemerintah menegaskan bakal mencabut secara permanen peraturan wilayah (perda) nan tetap membenarkan pembukaan lahan dengan metode membakar. (Ant/P-4)