Pemerintah Bakal Libatkan Mahasiswa dan Kampus Awasi MBG

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mendengarkan sejumlah kritik dari mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) mengenai beragam program pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dudung mengatakan bahwa pemerintah bakal melibatkan mahasiswa dan perguruan tinggi secara resmi dalam aspek pengawasan pengedaran logistik dan edukasi gizi di lapangan.

Awalnya, Dudung mendengarkan kritik konstruktif berbasis info lapangan mengenai penerapan Program MBG dari mahasiswa berjulukan Farhan Fariz Rizqullah. Mahasiswa itu menilai bahwa sasaran penerima MBG belum presisi.

Farhan pun mengusulkan agar pemerintah melibatkan kalangan akademisi perguruan tinggi untuk memberikan pendampingan teknis dan meminta alokasi anggaran difokuskan secara masif pada wilayah dengan tingkat kerentanan gizi serta stunting tinggi (balita dan anak SD).

Dudung menyampaikan bahwa pemerintah dalam waktu dekat bakal melakukan pertimbangan menyeluruh dan penataan ulang terhadap Program MBG. Dudung membenarkan adanya temuan disparitas kualitas penerapan antardaerah di lapangan, termasuk kasus makanan tidak lenyap dikonsumsi anak-anak.

"Hal-hal seperti ini bakal ditata ulang agar program betul-betul mencapai tujuannya, ialah memastikan penerima faedah memperoleh makanan nan bergizi, layak, dan betul-betul dikonsumsi," jelas Dudung dikutip dari siaran pers, Minggu (14/6/2026).

Menurut dia, pemerintah menetapkan tiga pilar penataan ulang MBG ke depan. Mulai dari, standardisasi baku mutu gizi menu, kepantasan komoditas bahan pangan, dan ketepatan sasaran makro dengan memprioritaskan wilayah kerentanan gizi tinggi serta wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Di sisi lain, mahasiswa Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan berjulukan Naufal Syahfahlevie Samosir menyoroti aspek esensial nan sering terlupakan, ialah lama regenerasi manusia. Dia memaparkan bahwa mencetak seorang petani nan mandiri, adaptif, dan handal memerlukan investasi waktu nan panjang, berkisar antara 10 hingga 12 tahun.

Dia memandang pembangunan prasarana bentuk dan teknologi pertanian bakal berhujung sia-sia jika pemerintah tidak mempunyai strategi makro jangka panjang untuk menarik minat generasi muda dan memotong stigma negatif pekerjaan petani.

Dudung pun meluruskan perbedaan swasembada pangan (kemandirian total ragam pangan nasional agar tidak tergantung impor) dengan swasembada beras (fokus pemenuhan karbohidrat utama melalui intensifikasi bibit unggul/mekanisasi dan ekstensifikasi lahan luar Jawa).

Dia menjelaskan besarnya persediaan beras di penyimpanan Bulog bukan parameter tunggal swasembada, melainkan instrumen intervensi darurat negara. Terkait regenerasi, Dudung membenarkan info bahwa kebanyakan petani Indonesia berumur di atas 40 tahun dan menegaskan bahwa modernisasi teknologi adalah kunci utama agar sektor agraria kembali memikat di mata generasi muda.