Pembiayaan Hijau Meningkat, Bagaimana Dampaknya?

Perbankan dinilai perlu mendorong pembiayaan hijau. Keberhasilan finansial berkepanjangan tidak hanya diukur dari besarnya biaya nan disalurkan, tetapi akibat lingkungan nan dihasilkan.

Industri perbankan mencetak keahlian angsuran hijau nan positif. Bank semakin garang memperluas pembiayaan berkepanjangan sebagai bagian dari strategi bisnis, tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi.

"Semakin besar nilai pembiayaan hijau, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan bahwa label 'hijau' betul-betul mencerminkan kualitas nan nyata. Jangan sampai laporan pembiayaan hijau ternodai dugaan greenwashing alias pencitraan ramah lingkungan nan tidak sejalan dengan praktik upaya sesungguhnya," ujar Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk alias BRI, Lukmanul Khakim dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2026).

Lukmanul menilai perkembangan tersebut menjadi sinyal positif mengingat pembiayaan hijau bisa mempertemukan kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Melalui skema tersebut, sektor upaya memperoleh akses pendanaan seiring berkembangnya proyek-proyek ramah lingkungan.

Selain itu, peningkatan pembiayaan hijau juga dinilai memperkuat daya tarik Indonesia di mata penanammodal dunia nan sekarang semakin menjadikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai salah satu pertimbangan utama dalam keputusan investasi. Berdasarkan info Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), aset pada reksa biaya dan Exchange Traded Fund (ETF) berkepanjangan mencapai sekitar US$ 3,9 triliun hingga akhir 2025, melonjak lebih dari 600% sejak delapan tahun terakhir.

Sementara itu, di Amerika Serikat (AS), Investment Company Institute (ICI) mencatat aset reksa biaya dan ETF berbasis ESG mencapai US$ 674,4 miliar pada Mei 2026 dengan arus biaya bersih tumbuh positif. Kendati begitu, Lukmanul mengingatkan industri perbankan perlu mewaspadai praktik greenwashing, ialah pencitraan seolah-olah suatu proyek ramah lingkungan padahal tidak.

"Pembiayaan hijau kudu bisa membuktikan faedah lingkungan secara nyata. Ketika klaim keberlanjutan tidak didukung bukti nan dapat diverifikasi, kepercayaan penanammodal bakal melemah dan efektivitas instrumen finansial hijau ikut dipertanyakan," ujarnya.

Penuhi Standar Keberlanjutan

Ia menilai, tantangan utama industri perbankan saat ini bukan sekadar meningkatkan nominal pembiayaan hijau, tetapi memastikan setiap proyek nan dibiayai memenuhi standar keberlanjutan nan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Setiap rupiah nan disalurkan kudu dapat ditelusuri dampaknya. Setiap proyek kudu memenuhi standar nan jelas. Setiap klaim keberlanjutan kudu dapat diuji, bukan hanya dipercaya," tegas Lukman.

Lukman menjelaskan, sejumlah negara telah memperketat tata kelola finansial berkelanjutan. Uni Eropa, misalnya, menerapkan EU Taxonomy dan Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) nan mewajibkan pengungkapan info keberlanjutan secara rinci. Begitu pula Inggris, Singapura, dan Australia nan telah memperkuat izin anti-greenwashing untuk memastikan klaim lingkungan dapat bisa dipertanggungjawabkan.

Sementara Indonesia juga telah mempunyai Taksonomi Hijau Indonesia, namun implementasinya tetap terkendala minimnya proyek nan layak didanai, kapabilitas kajian akibat lingkungan, serta terbatasnya akses UMKM ke pembiayaan hijau. Di sisi lain, tingginya kebutuhan pembiayaan daya fosil membikin transisi daya memerlukan support kebijakan dan pendanaan nan lebih kuat.

Pemerintah memproyeksikan industri mini dan mikro (IKM) hijau berpotensi menciptakan nilai ekonomi hingga Rp 2.390 triliun pada 2030. Potensi tersebut hanya dapat terwujud jika didukung ekosistem pembiayaan hijau nan kuat.

Lukmanul mendorong pengembangan skema blended finance, digitalisasi penilaian hijau bagi UMKM, peningkatan kapabilitas analis kredit, pemanfaatan AI untuk memantau penggunaan dana, serta verifikasi independen bagi proyek hijau.

"Di era ketika kepercayaan menjadi aset nan paling mahal, industri perbankan tidak cukup hanya membiayai ekonomi hijau. Perbankan juga kudu menjaga agar makna 'hijau' itu sendiri tidak kehilangan nilainya. Sebab ketika keberlanjutan hanya menjadi slogan, Indonesia bakal kehilangan kesempatan membangun masa depan ekonomi nan lebih tangguh, lebih adil, dan lebih lestari," pungkasnya.

(ahi/ara)