Pembangunan di Merauke Harus Hadirkan Manfaat Nyata untuk Masyarakat Adat

Pembangunan di Merauke Harus Hadirkan Manfaat Nyata untuk Masyarakat Adat

MERAUKE - Pembangunan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan perlu melangkah seiring dengan penguatan masyarakat norma adat. Pasalnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya proyek alias prasarana nan dibangun, namun faedah nan dirasakan masyarakat di tingkat kampung.

“Pembangunan kudu dapat dirasakan sampai ke masyarakat,’’ kata Direktur Eksekutif Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, dalam forum obrolan berjudul ‘Penguatan, Perlindungan dan Partisipasi Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Daerah’ di Kesbangpol Kabupaten Merauke,” Kamis (17/9/2026).

Dia menilai, penguatan kelembagaan budaya perlu melangkah berbareng dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat agar pembangunan tidak berakhir pada capaian makro.

‘’Infrastruktur penting, tetapi penguatan kelembagaan adat, pelayanan pendidikan, air bersih, pemberdayaan ekonomi dan kebutuhan sosial masyarakat juga tidak boleh tertinggal,” ujarnya.

Menurut Noor, kondisi masyarakat Wanam menunjukkan bahwa agenda pembangunan tetap perlu disertai perhatian terhadap kebutuhan dasar.

“Penguatan masyarakat budaya bukan berfaedah menghalang pembangunan. Sebaliknya, kelembagaan nan kuat dapat membikin masyarakat lebih siap menghadapi perubahan, memahami kewenangan dan kewajibannya, serta mempunyai ruang nan lebih baik untuk berkomunikasi dengan pemerintah maupun pelaksana pembangunan,’’pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi MPSI Muhammad Dede Gusli Piliang menambahkan, pembangunan di Merauke tidak perlu ditempatkan berhadap-hadapan dengan kepentingan masyarakat adat.

“Pembangunan di Merauke tidak perlu dipertentangkan dengan kepentingan masyarakat adat. Keduanya justru kudu melangkah beriringan. Kuncinya adalah memastikan masyarakat budaya tidak menjadi penonton, tetapi menjadi bagian krusial dari proses pembangunan,” kata Gusli.