Pelaku Industri Film Jogja Dorong Revisi UU Perfilman, Minta Keringanan Pajak

Yayasan Sinema Yogyakarta (YSY) mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman saat menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Komisi VII DPR RI di Sisi Selatan Coffee, Kota Yogyakarta, Jumat (5/6).

Ketua Yayasan Sinema Yogyakarta, Budi Irawanto, mengatakan revisi UU Perfilman menjadi kebutuhan mendesak lantaran ekosistem perfilman nasional telah mengalami banyak perubahan sejak izin tersebut diterbitkan.

Menurutnya, sejumlah rumor nan perlu mendapat perhatian dalam revisi meliputi perlindungan pekerja film, penguatan literasi perfilman, tata kelola upaya film, serta pengaturan perpajakan nan lebih mendukung pertumbuhan industri.

“Semakin urgennya revisi Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009 dengan mengingat kondisi ekosistem nan berubah. Maka perlu perlindungan terhadap para pekerja film, pentingnya literasi perfilman, kemudian pengaturan upaya movie kaitannya dengan perpajakan dan seterusnya. Itu sesuatu nan sangat krusial dan mendesak,” kata Budi.

YSY juga menyoroti tantangan nan dihadapi pagelaran film, termasuk pendanaan, perizinan, dan support kebijakan. Budi menyebut pagelaran seperti Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) mempunyai peran krusial dalam memperkenalkan Indonesia di tingkat internasional sekaligus memperkuat diplomasi budaya.

“Festival nan sudah teruji 20 tahun mestinya memperoleh perhatian lebih. Dukungan itu tidak semata-mata dalam corak dana, tetapi juga fasilitasi, regulasi, perizinan, dan keringanan pajak,” ujarnya.

Selain itu, YSY menyampaikan masukan mengenai sistem perpajakan perfilman nan dinilai tetap berlapis, mulai dari material produksi hingga pajak tontonan pada tiket bioskop dan festival.

Budi berambisi pemerintah mengkaji skema perpajakan nan lebih terintegrasi serta mengalokasikan sebagian penerimaan pajak sektor movie untuk pengembangan industri perfilman nasional.

Menanggapi perihal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mengatakan seluruh masukan dari JAFF dan Yayasan Sinema Yogyakarta bakal menjadi bahan pembahasan Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional.

“Kami berambisi ada solusi mengenai persoalan perpajakan nan tadi disampaikan. Semua masukan sudah kami catat dan bakal menjadi temuan Panja untuk dibahas lebih lanjut,” kata Chusnunia.