PDIP Tegaskan Posisi sebagai Partai Penyeimbang, Bukan Oposisi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, sikap tersebut merupakan keputusan resmi partai dan tidak bisa dimaknai sebagai posisi abu-abu ataupun disamakan dengan oposisi seperti nan dikenal di sejumlah negara Barat.

Dalam penjelasannya, Said Abdullah menyebut sikap politik PDI Perjuangan telah ditetapkan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai. Karena itu, posisi penyeimbang disebut sebagai pilihan politik nan jelas, dengan pendekatan obyektif dan proporsional terhadap jalannya pemerintahan.

"Sesuai keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan  telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai Partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara negara barat, nan menjalankan sistem oposisi,” ujarnya.

Said menjelaskan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menegaskan bahwa posisi sebagai penyeimbang berfaedah bersikap obyektif-proporsional. Dalam praktiknya, partai bakal memberi support andaikan keahlian dan kebijakan pemerintah dinilai baik bagi rakyat, meskipun belum tentu mendatangkan untung elektoral bagi PDIP.

“Ditegaskan sendiri oleh Ibu Mega, Ketua Umum bahwa sebagai penyeimbang itu bersikap obyektif-proporsional, artinya jika pemerintah keahlian dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah semestinya bagi PDI Perjuangan memberikan support hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan faedah elektoral dari keahlian bagus tersebut. Sebaliknya, jika kebijakan dan kinerjanya kurang bagus, kami mengingatkan secara kontruktif, dan dalam posisi seperti ini belum tentu juga kami mendapatkan untung elektoral,” jelasnya.

Lebih lanjut, Said menyebut posisi penyeimbang justru ditempuh agar pemerintahan Presiden Prabowo dapat melangkah dengan baik hingga 2029 sesuai dengan koridor konstitusi. Ia membedakan sikap tersebut dengan oposisi, nan menurutnya mempunyai kehendak politik nan berlawanan secara total dengan pemerintahan nan sedang berkuasa.

“Sebagai penyeimbang PDI Perjuangan menginginkan Presiden Prabowo bisa berkhidmat dengan baik hingga 2029 sesuai patokan main nan digariskan konstitusi kita. Berbeda dengan pilihan jika mengambil sikap oposisi. Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan berkuasa. Sikap oposisi lebih menempuh jalan untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintahan agar mendapatkan akibat negatif elektoral,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Said juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memahami sikap dan pilihan politik PDI Perjuangan. Bahkan, menurut dia, Presiden menyampaikan apresiasi terhadap posisi tersebut.

“Presiden Prabowo sendiri sangat memahami sikap dan pilihan politik nan ditempuh oleh PDI Perjuangan. Bahkan beliau menyatakan terima kasih atas sikap itu, dan menganggapnya sebagai kawan nan lebih jujur,” katanya.

Said menambahkan, Presiden juga memahami bahwa tidak semua pujian berakibat baik bagi jalannya pemerintahan. Dalam pandangannya, sikap nan terlalu berlebihan dalam memuji justru bisa mengaburkan obyektivitas nan dibutuhkan seorang kepala negara.

“Bapak Presiden sangat sadar bahwa tidak semua pujian itu baik, melebih lebihkan pujian seumpama kawan malah bisa mengaburkan sikap obyektivitas nan malah diperlukan oleh Bapak Presiden,” tutpnya.