PDIP Dukung Impor BBM Dikurangi tapi Minta Pemerintah Tak Gegabah Tutup PLTD

Jakarta -

Kapoksi PDIP Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mendukung rencana pengurangan impor BBM seiring program listrifikasi 100 gigawatt nan dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia mengingatkan pemerintah tak terburu-buru dalam menutup Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

"Kami pada prinsipnya mendukung arah besar pemerintah untuk memperkuat elektrifikasi dan transisi menuju daya nan lebih bersih, termasuk mengurangi ketergantungan impor BBM. Itu langkah strategis dan memang kudu dilakukan," kata Mufti kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).

"Namun, kami mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dan tidak terburu-buru dalam menutup PLTD. Ini bukan sekadar soal mengganti sumber energi, tapi menyangkut keadilan akses listrik bagi seluruh lapisan masyarakat," sambungnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto berbincang kemungkinan Indonesia tidak bakal mengimpor BBM dalam beberapa tahun ke depan. Hal itu sejalan dengan rencana pemerintah menutup sejumlah PLTD untuk mempercepat transisi daya bersih.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan akomodasi perakitan kendaraan komersial pertama berbasis listrik di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).

Prabowo mulanya menyampaikan bakal memproduksi mobil sedan listrik secara besar-besaran pada 2028. Dia menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt dalam 2 tahun.

"Kita juga sedang corak perusahaan untuk memproduksi sedan, sedan dari listrik. Jadi, Saudara-saudara, saya sudah putuskan dan bakal kita jalankan program listrifikasi 100 gigawatt. 100 gigawatt nan kita harapkan bisa dicapai dalam 2 tahun. Nanti tidak boleh ada lagi pembangkit listrik menggunakan diesel, menggunakan solar, tidak," kata Prabowo.

Dia mengatakan sampai saat ini, pemadaman listrik tetap kerap terjadi di beragam daerah, apalagi di kota besar. Kondisi ini, kata dia, menunjukkan sistem kelistrikan nasional tetap perlu diperkuat.

"PLTD hari ini tetap menjadi tulang punggung utama listrik masyarakat teritama di wilayah 3T. Kalau ini ditutup tanpa kesiapan pengganti nan betul-betul andal, maka nan terjadi bukan transisi energi, tapi justru krisis listrik di daerah," ujarnya.

Selain itu, Mufti juga mengingatkan besarnya kebutuhan anggaran dalam program tersebut. Terlebih, menurutnya, saat ini kondisi fiskal tetap mengalami tekanan.

"Pertanyaannya, dari mana pembiayaannya di tengah kondisi fiskal nan dua bulan pertama 2026 saja, defisit sudah tembus Rp135,7 triliun. Jangan sampai ambisi besar ini justru berujung pada kenaikan tarif listrik alias beban baru bagi rakyat," jelasnya.

Menurutnya transisi daya tetap kudu dilakukan. Namun, dia mengingatkan perihal itu kudu dilakukan dengan perencanaan matang.

"Jadi nan kami tekankan, transisi daya boleh cepat, tapi tidak boleh ceroboh. Harus ada perencanaan matang, kesiapan infrastruktur, dan agunan bahwa tidak ada satu pun wilayah nan tertinggal alias kehilangan akses listrik," tuturnya.

"Kalau hari ini pelayanan listrik saja tetap belum optimal, maka konsentrasi pertama pemerintah semestinya adalah membenahi kualitas jasa nan ada, bukan langsung melompat ke proyek besar tanpa fondasi nan kuat. Jangan sampai demi mengejar nomor 100 gigawatt, kita justru mengorbankan keadilan daya bagi rakyat," imbuh dia.

(amw/whn)