PBNU Soroti Maraknya Kasus Kekerasan di Pondok Pesantren amp;nbsp;

PBNU Soroti Maraknya Kasus Kekerasan di Pondok Pesantren  

JAKARTA -  Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyoroti meningkatnya perhatian publik terhadap kasus kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Pasalnya, maraknya pemberitaan sering kali memunculkan generalisasi nan berakibat pada gambaran pesantren secara keseluruhan.

“Karena itu, forum ini menjadi ruang berbareng untuk memperkuat komitmen pesantren dalam menciptakan lingkungan nan kondusif sekaligus membangun narasi publik nan lebih setara dan konstruktif,” ujar Sekretaris RMI PBNU, Ulun Nuha saat Halaqah Pengasuh Pesantren di Ponpes Al Falah II, Kediri, Jawa Timur, Senin (22/6/2026).

Gus Ulun -- panggilan akrabnya -- menjelaskan bahwa forum ini sengaja dirancang sebagai ruang refleksi berbareng untuk membaca beragam tantangan nan sedang dihadapi pesantren.

Menurutnya, tantangan tersebut tidak hanya mengenai kasus-kasus kekerasan nan muncul ke publik, tetapi juga perubahan lingkungan sosial dan komunikasi nan berjalan sangat cepat.

“Tantangan pesantren hari ini ada tiga. Pertama kasus nan bertambah, kedua paparan media nan semakin masif, dan ketiga masyarakat nan semakin tidak sabar menunggu proses hukum,” ujar Gus Ulun.

Dia menegaskan, bahwa setiap kasus kekerasan kudu dilihat dari perspektif korban. Karena itu, pencegahan dan penanganan kekerasan di pesantren tidak boleh hanya dipandang sebagai upaya menjaga nama baik lembaga, melainkan bagian dari tanggung jawab moral untuk melindungi santri.

“Dalam perspektif korban, satu korban tetap satu korban. Persoalan ini tidak bisa hanya dilihat sebagai nomor statistik. Ketika ada satu anak menjadi korban, itu kudu menjadi perhatian serius kita bersama,” tegasnya.

Gus Ulun juga menyoroti perubahan lanskap media nan membikin info mengenai pesantren dapat menyebar dengan sangat cepat. Menurutnya, jika dulu otoritas berbincang mengenai kepercayaan dan pesantren lebih banyak berada di tangan para ustadz dan kiai, sekarang media sosial memungkinkan siapa saja membentuk opini publik.

“Dulu nan memegang mikrofon adalah orang berilmu dan kiai. Sekarang semua orang bisa berbincang tanpa ilmu. Akibatnya, ketika ada kasus, info berkembang sangat sigap dan sering kali tidak utuh,” pungkasnya.

Ketua Lakpesdam PBNU Ufi Ulfiyah menegaskan, bahwa Lakpesdam dan RMI selama ini bergerak berbareng dalam menjalankan program-program penguatan pesantren nan mencakup kegunaan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.