PBB Ungkap Amerika Serikat dan Iran Diduga Kuat Lakoni Kejahatan Perang

Tim mahir PBB menemukan bukti dugaan kejahatan perang AS atas tewasnya 177 penduduk sipil Iran, serta kejahatan kemanusiaan nan dilakukan pemerintah Iran.(AFP)

PAKAR hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan terdapat argumen nan masuk logika untuk memercayai bahwa Amerika Serikat telah melakukan kejahatan perang dalam dua serangan rudal di Iran. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 177 penduduk sipil.

Berdasarkan laporan terbaru dari Misi Pencari Fakta Independen Internasional PBB untuk Iran, serangan rudal pada bulan Februari nan menghantam sebuah sekolah dasar di Minab dan kompleks olahraga di Lamerd dikategorikan sebagai serangan tanpa membedakan sasaran (indiscriminate attack). Serangan ini terbukti merenggut nyawa penduduk sipil serta menghancurkan prasarana non-militer.

Pemerintah AS sebelumnya membantah melakukan serangan di Lamerd dan menyatakan tetap menyelidiki kejadian di Minab. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengonfirmasi pihak Washington tidak memberikan kredibilitas terhadap temuan laporan PBB tersebut.

Di saat nan sama, para master PBB juga menemukan bahwa otoritas Iran telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan selama penindakan keras terhadap protes massa anti-pemerintah pada bulan Januari. Pembunuhan oleh pasukan keamanan Iran dilaporkan terjadi dalam skala nan sangat besar di seluruh 31 provinsi.

"Warga sipil di Iran terjebak di antara pelanggaran berat kewenangan asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan nan dilakukan oleh pemerintah mereka sendiri, serta bentrok mematikan negara itu dengan Amerika Serikat dan Israel," tegas misi pencari kebenaran tersebut dalam pernyataan resminya.

Dalam penelusurannya, tim mahir menyelidiki dua kejadian paling mematikan. Pada 28 Februari, rudal Tomahawk menghantam Sekolah Dasar Shajareh Tayyebeh di kota Minab dan menewaskan 156 orang, termasuk 120 anak-anak. Meski sekolah tersebut berdekatan dengan kompleks angkatan laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), tim PBB menegaskan bahwa sekolah tersebut teridentifikasi dengan jelas dan tidak digunakan untuk tujuan militer. Tim menyimpulkan rudal Tomahawk, nan hanya dimiliki oleh AS dalam bentrok ini, memang ditargetkan ke letak tersebut dan bukan hasil dari kesalahan arah.

Mengenai kejadian di Minab, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan bahwa militer AS "tidak bakal pernah menargetkan sasaran sipil."

Pada hari nan sama, penggunaan Precision Strike Missiles (PrSM) di kompleks olahraga dan area pemukiman Lamerd menewaskan 21 penduduk sipil, termasuk tujuh anak-anak. Tim PBB kembali menemukan indikasi kuat keterlibatan AS lantaran penggunaan jenis rudal PrSM tersebut, meskipun militer AS membantah melakukan operasi di Lamerd pada hari itu.

Selain menyoroti tindakan AS, laporan PBB turut mengupas penindakan sadis otoritas Iran terhadap gelombang protes massa nan berjalan sejak Desember 2025 hingga Januari 2026. Penindakan tersebut diwarnai penggunaan senjata api mematikan secara meluas, penembakan dari genting gedung, serangan terhadap akomodasi kesehatan, hingga penangkapan massal nan berujung pada penyiksaan dan eksekusi meninggal sedikitnya 29 demonstran.

Laporan PBB menyebut ada argumen kuat bahwa korban jiwa jauh lebih tinggi dari nomor resmi pemerintah Iran sebanyak 3.000 orang. Lembaga Human Rights Activists News Agency (Hrana) apalagi mengonfirmasi lebih dari 7.000 orang tewas, nan sebagian besar merupakan pengunjuk rasa. Tim mahir PBB menyimpulkan bahwa tindakan keras otoritas Iran ini memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, pemenjaraan, penyiksaan, dan perbuatan tidak manusiawi lainnya nan dilakukan secara sistematis terhadap populasi sipil. (BBc/Z-2)