Panas Perang Saudara Tetangga RI, Militer Bunuh Sipil-100.000 Tewas

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Militer Myanmar meningkatkan serangan udara nan menyasar penduduk sipil menjelang pemilu nan berjalan pada Desember 2025 hingga Januari 2026. Di tengah eskalasi tersebut, seluruh pihak nan terlibat dalam perang kerabat di Myanmar juga diduga melakukan kejahatan perang dan pelanggaran berat, termasuk penyiksaan serta kekerasan seksual, menurut penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Temuan itu diungkap Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM) dalam laporan nan dirilis Selasa (11/8/2026). Lembaga tersebut menyatakan tingkat kekerasan dalam bentrok Myanmar terus meningkat selama satu tahun terakhir.

"Selama satu tahun terakhir, investigasi Mekanisme menunjukkan bahwa gelombang dan intensitas kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan nan dilakukan oleh militer Myanmar dan beragam golongan bersenjata terus meningkat," tulis IIMM dalam laporannya, sebagaimana dikutip Reuters.

IIMM dibentuk pada 2018 untuk menyelidiki beragam pelanggaran kewenangan asasi manusia di Myanmar sejak 2011. Mandatnya mencakup kejahatan nan dilakukan terhadap minoritas Muslim Rohingya pada 2017, ketika ratusan ribu orang terpaksa melarikan diri akibat operasi militer, serta beragam pelanggaran lain sejak kudeta militer pada 2021.

Dalam laporan tersebut, IIMM menyatakan serangan terhadap penduduk sipil terus berjalan selama satu tahun terakhir dan kekerasan meningkat menjelang pemilu nan dikelola militer antara Desember 2025 hingga Januari 2026.

Pemilu tersebut sebelumnya dikritik pemerintah Barat dan golongan kewenangan asasi manusia lantaran dianggap tidak bebas dan tidak adil. Pemilu itu dimenangkan oleh partai nan didukung militer, sehingga pemimpin junta saat itu, Min Aung Hlaing, dapat menjabat sebagai presiden.

Min Aung Hlaing juga melakukan kunjungan krusial ke Thailand pada bulan ini dalam upaya memperoleh legitimasi internasional.

Serangan Udara ke Rumah, Sekolah, dan Tempat Ibadah

IIMM mengatakan pihaknya mendokumentasikan pola serangan udara nan disengaja terhadap rumah warga, sekolah, akomodasi kesehatan, gedung keagamaan, hingga kamp-kamp pengungsi internal.

Lembaga itu menyoroti adanya peningkatan signifikan serangan udara dalam beberapa bulan menjelang penyelenggaraan pemilu.

Menurut laporan tersebut, militer Myanmar makin banyak menggunakan paramotor berbiaya rendah, girokopter, dan pesawat nirawak untuk melakukan serangan dari ketinggian rendah menggunakan bahan peledak tanpa sistem pemandu.

IIMM juga menyatakan sedang menyelidiki sejumlah kejadian di Wilayah Sagaing, di mana pilot diduga mematikan mesin pesawat sebelum mencapai sasaran sehingga pesawat dapat meluncur tanpa suara.

Taktik tersebut membikin penduduk sipil nyaris tidak mempunyai peringatan sebelum serangan terjadi.

"Kami sedang menyelidiki kejadian di Wilayah Sagaing di mana pilot diduga mematikan mesin sebelum mencapai target, memungkinkan mereka meluncur tanpa bunyi dan memberikan sedikit peringatan kepada penduduk sipil," tulis laporan itu.

Kepala IIMM, Nicholas Koumjian, mengatakan masyarakat Myanmar hidup di bawah ancaman kekerasan nan terus-menerus dan kudu menghadapi akibat jangka panjang dari bentrok tersebut.

"Komunitas di seluruh Myanmar tidak hanya hidup di bawah ancaman kekerasan nan konstan, tetapi juga menghadapi akibat mendalam dan berkepanjangan dari apa nan telah mereka alami," kata Koumjian.

Dugaan Penyiksaan dan Kekerasan Seksual

Selain serangan udara, penyelidik PBB juga mengumpulkan bukti nan luas mengenai penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kekerasan seksual di akomodasi nan dikelola militer Myanmar.

Laporan itu menyebut adanya dugaan penyiksaan bentuk dan seksual, serta kematian dalam tahanan.

IIMM juga sedang memeriksa tuduhan kekerasan seksual mengenai bentrok nan diduga dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata anti-junta.

Kelompok anti-junta tidak memberikan komentar atas temuan nan disampaikan dalam laporan tersebut.

Koumjian mengatakan pengumpulan bukti selama penyelidikan bukan perkara mudah. Meski demikian, dia berambisi pengadilan internasional pada akhirnya dapat memberikan keadilan bagi para korban bentrok di Myanmar.

"Saya berambisi pengadilan internasional pada akhirnya dapat memberikan keadilan bagi para korban di Myanmar dan bahwa para pelaku potensial mengetahui bahwa seseorang sedang mengawasi," ujar Koumjian kepada wartawan.

Perang Saudara Tewaskan 100.000 Orang

Perang kerabat di Myanmar pecah setelah kudeta militer pada 2021 nan menggulingkan pemerintahan sipil terpilih nan dipimpin peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.

Menurut laporan tersebut, bentrok nan telah berjalan lebih dari lima tahun itu diperkirakan telah menewaskan sekitar 100.000 orang dan memaksa jutaan penduduk mengungsi.

PBB juga mencatat bahwa puluhan ribu orang telah ditahan sejak kudeta militer terjadi.

(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]