Pakar UGM Ingatkan Ancaman Lonjakan Harga Pangan akibat El Nino pada Semester II 2026

Ilustrasi(ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya)

EKONOMI Indonesia menghadapi tantangan serius, bukan hanya fiskal di tingkat pusat, melainkan stabilitas nilai di tingkat wilayah juga dibayangi oleh resiko akibat perubahan iklim. Gejolak kenaikan nilai pangan tidak dapat dipandang sebelah mata, terlebih dengan adanya kenaikan nilai BBM. 

Memasuki semester II tahun 2026, ancaman kejadian EL Nino diprediksi bakal mengganggu produktivitas pertanian. Dampaknya apalagi mulai terasa pada lonjakan sejumlah komoditas horltikultura di pasar, seperti tomat dan cabai. 

Menanggapi potensi lonjakan nilai pangan nan kian liar tersebut, Pakar Ekonomi UGM,  Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., M.A., Ph.D., menyampaikan, menekankan bahwa Pemerintah Daerah sebenarnya memegang peran nan sangat strategis dalam memegang kendali perihal ini. 

Menurutnya, Pemda tidak boleh sekadar bersikap reaktif ketika nilai sudah melambung tinggi, melainkan kudu mengambil langkah darurat nan taktis dan realistis di level lokal. 

“Langkah darurat nan paling realistis adalah intervensi di level lokal melalui TPID. Ini bisa berupa operasi pasar, fasilitasi pengedaran antardaerah, alias kerja sama langsung dengan sentra produksi. Selain itu, Pemda perlu mulai serius mendorong diversifikasi pangan dan sumber pasokan,” ungkap dia. 

Wisnu juga mengingatkan agar wilayah mulai membangun ketahanan pangan berdikari jangka panjang guna memutus ketergantungan pasokan nan terpusat. Keberhasilan beberapa wilayah dalam memotong rantai pengedaran pangan dinilai menjadi contoh nyata nan patut dicontoh. 

“Jangan terlalu berjuntai pada satu wilayah produksi. Beberapa wilayah sudah menunjukkan praktik baik, misalnya dengan memperpendek rantai pasok alias mendorong produksi hortikultura lokal, ini perlu direplikasi. jangan hanya reaktif, tapi mulai membangun ketahanan pasokan daerah,” katanya. 

Lebih lanjut, Wisnu mengatakan tantangan domestik nan kian kompleks akibat kebijakan pengetatan moneter dunia dan nasional nan memaksa suku kembang referensi berada di level tertinggi.

Wisnu memperingatkan akibat sistemik nan membayangi sektor UMKM serta masyarakat kelas menengah ke bawah nan sekarang mulai terhimpit beban angsuran dan keterbatasan akses modal. 

“Dari perspektif ekonomi pembangunan, golongan ini sebenarnya cukup resilien, tapi tidak kebal terhadap guncangan berkepanjangan,” terangnya.

Di samping itu, Wisnu mendorong skema perlindungan di sektor finansial mendesak untuk segera digulirkan kembali agar tidak hanya dapat menyelamatkan likuiditas jangka pendek, tetapi juga menjaga keahlian masyarakat memperkuat dan kembali pulih. 

“Yang paling mendesak adalah perlindungan sementara di sisi kredit, mirip dengan kebijakan saat pandemi: restrukturisasi pinjaman, penundaan cicilan, alias subsidi kembang nan sangat targeted. Selain itu, perlu ditambah program pendampingan non-kredit, seperti support pemasaran, digitalisasi sederhana, dan akses pasar,” imbuh dia. 

Sebagai penutup, Wisnu mengingatkan bahwa kejadian melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok di saat nomor inflasi makro terlihat jinak mencerminkan tantangan riil nan sedang dihadapi bangsa.

Menurutnya, persoalan utama hari ini bukan lagi sekadar mempertahankan capaian nomor di atas kertas, melainkan mengelola akibat dari kebijakan tersebut agar tidak timpang.

“Fenomena kenaikan nilai saat inflasi makro terlihat terkendali menunjukkan bahwa tantangan kita saat ini bukan sekadar angka, melainkan pengedaran beban ekonomi. Kebijakan perlu lebih sensitif terhadap struktur konsumsi masyarakat, bukan hanya stabilitas agregat.” pungkasnya. (AT)