Pakar Desak Prabowo Tindak Dalang Demonstran Bayaran demi Selamatkan Demokrasi

Sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia (UI) meggelar tindakan unjuk rasa di depan gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/10/2025).(MI/Susanto)

PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mendesak Presiden Prabowo Subianto tidak berakhir pada pengakuan mengetahui pihak nan mendanai tindakan demonstrasi bayaran. Menurutnya, para tokoh di kembali pendanaan demonstrasi kudu diproses lantaran dinilai merusak kualitas kerakyatan dan menyesatkan pembentukan opini publik.

Jamiluddin menilai pernyataan Presiden Prabowo nan mengaku mengetahui dalang nan bayar demonstran semakin menguatkan dugaan bahwa praktik demonstrasi penghasilan memang terjadi.

“Informasi presiden tersebut tentu menguatkan dugaan selama ini adanya demonstrasi bayaran. Namanya penghasilan tentu ada dalang di belakangnya nan menyiapkan finansial,” kata Jamiluddin dalam keterangannya, Jumat (26/6).

Menurutnya, demonstrasi nan digerakkan dengan hadiah duit berbeda dengan tindakan penyampaian aspirasi nan lahir secara murni dari kepentingan masyarakat. Dalam praktik demonstrasi bayaran, para peserta disebut hanya menjalankan kepentingan pihak tertentu nan menjadi penyandang dana.

“Demonstrasi penghasilan itu tentu merusak demokrasi. Sebab, mereka demonstrasi bukan lantaran mau menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya, tapi untuk menyampaikan aspirasi orang alias dalang nan membayarnya,” ujarnya.

Ia mengatakan, para demonstran nan dibayar pada akhirnya hanya menjadi perangkat untuk membangun opini publik sesuai kepentingan pihak nan mendanai tindakan tersebut. Bahkan, tidak jarang mereka diminta menyerang perseorangan maupun lembaga tertentu demi mencapai tujuan sang dalang.

Akibatnya, lanjut Jamiluddin, opini publik nan terbentuk tidak lagi mencerminkan aspirasi masyarakat nan sebenarnya. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi arah kebijakan pemerintah.

“Pendapat umum nan tiruan tentu bakal berpengaruh pada kebijakan nan diambil pemerintah. Akibatnya, kebijakan nan diambil pemerintah bukan mengatasi persoalan demonstran, tapi mewujudkan aspirasi sang dalang,” tuturnya.

Menurut Jamiluddin, kebijakan nan lahir dari opini publik nan tidak autentik berisiko tidak tepat sasaran dan mengurangi efektivitas penyelesaian persoalan di masyarakat.

Karena itu, dia menilai para tokoh nan mendanai demonstrasi penghasilan kudu ditindak tegas. Menurutnya, tindakan tersebut krusial untuk menjaga kerakyatan nan bertumpu pada aspirasi masyarakat, bukan kepentingan golongan tertentu.

“Karena dampaknya sangat besar dalam kehidupan berdemokrasi, maka selayaknya para dalang demonstran ditindak. Mereka ini sudah merusak dan memporak-porandakan pendapat umum,” katanya.

Jamiluddin menegaskan, dalam sistem kerakyatan pemerintah semestinya menerapkan pendekatan bottom up, ialah menyusun kebijakan berasas aspirasi nyata nan berkembang di tengah masyarakat.

“Aspirasi itu bukan rekaan dari dalang nan didengungkan melalui demonstran bayaran,” ucapnya.

Oleh lantaran itu, dia berambisi Presiden Prabowo tidak hanya mengantongi info mengenai pihak nan mendanai tindakan demonstrasi, tetapi juga mengambil langkah norma terhadap para pelakunya.

“Jadi, Presiden Prabowo kiranya tak cukup hanya sebatas mengetahui dalang nan bayar demonstran. Prabowo juga selayaknya menindak para dalang tersebut lantaran sudah merusak demokrasi,” pungkasnya. (E-4)